Ari Kuncoro Rangkap Jabatan Disahkan Negara, Arteria Dahlan PDIP Dorong Mahasiswa UI Ambil Sikap

- 21 Juli 2021, 19:20 WIB
Gedung Rektorat Universitas Indonesia. Rektor UI Ari Kuncoro jadi sorotan usai revisi statuta UI.
Gedung Rektorat Universitas Indonesia. Rektor UI Ari Kuncoro jadi sorotan usai revisi statuta UI. /Antara

Sementara dalam PP Nomor 68 Tahun 2013, Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan.

Kemudian yang terbaru, aturan ini diperbaharui dalam PP Nomor 75 Tahun 2021.

Dalam salinan PP Nomor 75 Tahun 2021 pasal 39, menyebutkan, Rektor dan Wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap:

  1. Pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
  2. Pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
  3. Direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
  4. Pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Aturan ini lantas berbeda dengan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Dalam PP tersebut Rektor, Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan.

Sehingga, apabila dibandingkan dari dua aturan itu, maka terlihat bahwa dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 larangan rangkap jabatan pada BUMN hanya spesifik pada satu jabatan, yakni khusus direksi.***

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network