Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Kemendikbud Janji Percepat Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat

Dhita Seftiawan
FOTO ilustrasi wilayah Papua.*/ANTARA
FOTO ilustrasi wilayah Papua.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjanji untuk mempercepat pembangunan pendidikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Mendikbud, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa Kemendikbud sudah membentuk tim ad hoc yang akan bertugas di Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, di Kota Raja, Jayapura, Papua.

Ia mengatakan, percepatan di Papua dan Papua Barat akan mendongkrak tingkat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah nasional. Kendati demikian, percepatan pembangunan pendidikan tersebut harus tetap mengacu pada delapan standar nasional pendidikan.

Tim ad hoc, kata dia, akan melakukan pendekatan khusus dan tidak biasa untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di kedua provinsi paling timur di Indonesia itu. Tim juga akan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, serta pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Selain itu, tim ad hoc juga diharapkan berkoordinasi dengan instansi di luar Kemendikbud. "Karena pendidikan itu tidak bisa dikerjakan oleh sektor pendidikan saja. Misalnya Kemendikbud sudah membangun unit sekolah baru, tetapi akses jalannya harus dibangun PU, nanti listriknya oleh ESDM, dan akses informasinya oleh Kominfo," tutur Muhadjir di Jakarta, Rabu, 25 September 2019.

Kinerja tim ad hoc harus tepat sasaran

ANAK-ANAK pengungsi banjir bandang Sentani bermain di halaman Kantor Bupati Jayapura yang dijadikan tempat pengungsian di Sentani, Jayapura, Papua, Kamis 21 Maret 2019.*/ANTARA

Muhadjir menyatakan, kinerja tim ad hoc harus terukur dan memiliki target yang jelas. Selain itu, tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 342/P/2019 ini juga harus mampu memetakan daerah-daerah yang benar-benar tertinggal dibanding yang lain. 

"Saya tugaskan pejabat eselon I, Pak James Modouw yang orang Papua asli untuk lebih banyak di sini mengoordinasi semua kegiatan di lapangan. Jangan hanya katanya, berdasarkan persepsi, tapi betul-betul lihat fakta di lapangan dan data riil. Ini satu-satunya provinsi yang langsung dikomandani oleh pejabat eselon I Kemendikbud,” ujarnya.

Harapannya, penggunaan anggaran pendidikan akan tepat sasaran dan tepat guna. Misalnya untuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun program pemerintah pusat melalui Kemendikbud.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw, mengatakan, dua tugas besar yang diemban tim percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat adalah koordinasi dan fasilitasi. "Kami lakukan pembinaan pusat terhadap provinsi. Kemudian memfasilitasi provinsi membina kabupaten/kota sesuai dengan PP tentang Pembinaan dan Pengawasan," katanya. 

Beberapa program yang akan difokuskan untuk Papua dan Papua Barat di antaranya penyediaan sekolah satu atap berpola asrama yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah telah membangun 34 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpola asrama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah. 

"Intervensi penyediaan sekolah-sekolah di daerah terpencil itu menjadi prioritas. Terutama juga konektivitas bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet itu kita prioritaskan dulu. Kita coba selesaikan tahun ini," ucap James.***

Bagikan: