Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya cerah, 25.9 ° C

Dosen Unpad Tolak Revisi UU KPK

Catur Ratna Wulandari
MASSA melemparkan sejumlah benda ke arah petugas pengamanan saat berunjukrasa di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 24 September 2019. Aksi hari kedua dengan tuntutan pembatalan UU KPK versi revisi dan  RUU KUHP tersebut kembali berakhir ricuh.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
MASSA melemparkan sejumlah benda ke arah petugas pengamanan saat berunjukrasa di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 24 September 2019. Aksi hari kedua dengan tuntutan pembatalan UU KPK versi revisi dan RUU KUHP tersebut kembali berakhir ricuh.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 163 dosen Universitas Padjadjaran menandatangani petisi menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR di pengujung masa jabatannya. Para dosen ini meyakini, tujuan kemerdekaan RI tak akan tercapai selama korupsi masih marak terjadi.

"Kami dosen Universitas Padjadjaran yang bertanda tangan di bawah ini menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi," demikian bunyi petisi tersebut seperti yang diunggah di akun Twitter @anak_unpad.

Petisi itu memuat 163 nama dosen dari berbagai fakultas yang menolak pengubahan UU KPK. Dosen Fakultas Komunikasi Kunto Adi Wibowo yang turut membubuhkan namanya di petisi itu mengatakan, inisiasi petisi itu berasal dari perbincangan di group Whatsapp dosen Unpad.

"Sebelumnya juga sudah ada diskusi soal RUU KPK," kata Kunto saat dihubungi Pikiran Rakyat, Rabu 25 September 2019.

Bagi Kunto, penting bagi dosen untuk turut menyuarakan sikapnya. Dosen dalam menjalankan fungsinya juga mengajarkan mahasiswa untuk bersikap kritis.

"Petisi ini menunjukkan sikap kritis kami. Ini peran penting kami," katanya.

Ia mengatakan, korupsi ialah masalah besar Indonesia yang tak kunjung hilang. Persoalan ini bukan hanya urusan Fakultas Hukum saja, tetapi semua orang.

"Tahun 1998 saya demonstrasi melawan korupsi. Tahun 2019 mahasiswa turun ke jalan juga karena melawan korupsi. Ini masalah semua orang di republik ini," tuturnya.

Merusak independensi

Kunto berpendapat, revisi UU KPK telah merusak independensi lembaga antirasuah itu. Jika pegawai KPK harus berstatus Pegawai Negeri Sipil, tentu KPK tak lagi leluasa saat berhadapan dengan kalangan elit parpol.

"Juga soal Dewan Pengawas yang dipilih Presiden itu," katanya.

Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad Susi Dwi Harijanti mengatakan, revisi UU KPK tidak memenuhi syarat formal. Revisi ini tidak masuk di Prgram Legislasi Nasional. Pembahasannya pun tak melibatkan masyarakat.

"Dari prosesnya ada masalah," kata Susi yang juga membubuhkan namanya pada petisi itu.

Jika revisi itu mengakibatkan perubahan besar, seharusnya pembahasan dan pengesahannya tidak dilakukan di akhir masa jabatan. "KPK ada kelemahan, itu pasti. Mana ada lembaga yang sempurna. Tapi apakah perbaikannya harus seperti itu?," tuturnya.

Persoalan substansial

Secara substansi, Susi berpendapat ada beberapa persoalan di revisi itu. Misalnya saja izin penyadapan yang berada di internal KPK, dalam hal ini Dewan Pengawas.

Menurut Susi, hal ini tak sesuai dengan Indonesia yang berdasarkan hukum. "Dalam menyadap itu ada hak-hak privat yang terambil. Maka sebaiknya diputuskan oleh pengadilan," ujarnya.

Gelombang protes yang digawangi oleh mahasiswa dari berbagai penjuru daerah, kata Susi, sudah menunjukkan penolakan revisi itu oleh masyarakat. Keadaan ini seharusnya sudah cukup membuat Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Pemerintah dulu juga menerbitkan Perpou untuk tidak melaksanan UU Lalu Lintas dan Jalan Raya setelah ada penolakan masyarakat," katanya.

Ia berpendapat, gelombang protes rakyat yang diwakili oleh mahasiswa ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap pembentukan Undang-Undang.***

Bagikan: