Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Umumnya cerah, 22.6 ° C

Cegah Duplikasi, Regulasi Dana BOS Diperbaiki

Dhita Seftiawan
FOTO ilustrasi dana BOS.*/ANTARA
FOTO ilustrasi dana BOS.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan dua payung hukum untuk mendukung teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan BOS kinerja. Kedua regulasi tersebut diterbitkan untuk memastikan bahwa setiap sekolah hanya mendapatkan satu di antara dua skema BOS tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menuturkan, dana BOS afirmasi dikelola dan ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke kas daerah, untuk kemudian disalurkan oleh pemerintah daerah ke setiap sekolah. Sedangkan, BOS kinerja dikelola Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri.

“Dari BOS afirmasi itu, setiap sekolah bisa menggunakan dananya untuk belanja melalui e-katalog atau manual. Kedua payung hukum ini memili cakupan substansi pengaturan yang saling mendukung dalam pengeloaan kedua dana BOS,” kata Didik di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Regulasi pertama adalah Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja. Sedangkan, regulasi kedua yakni Kepmendikbud Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud, Dian Wahyuni, mengatakan, Permendikbud nomor 31/2019 memuat tujuan bantuan, syarat, dan kriteria satuan pendidikan penerima bantuan. Selain itu, regulasi itu juga mengatur tentang alokasi bantuan, bagaimana penggunaan bantuan, serta bagaimana pengelolaan dan penyaluran bantuan.

Sedangkan, Kepmendikbud Nomor 320/P/2019 mengatur penetapan satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dengan jumlah siswa sasaran prioritas per sekolah. Ada pula aturan penetapan jumlah alokasi yang diterima per sekolah.

Mencegah duplikasi laporan 

ILUSTRASI dana bos.*/DOK PR

Dian menyatakan, masing-masing satuan pendidikan tidak diperbolehkan menerima kedua jenis dana BOS. “Bagi satuan pendidikan yang sudah menerima BOS Kinerja, maka tidak dapat menerima BOS Afirmasi. Jadi tidak bisa mendapatkan kedua jenis BOS tersebut untuk satu satuan pendidikan," ujarnya.

Alokasi BOS afirmasi dan BOS kinerja itu tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai sumber lain. Seluruh bantuan BOS Afirmasi dialokasikan untuk mendukung kemudahan akses materi pembelajaran. Menurut dia, besaran alokasi bantuan digunakan seluruhnya untuk penyediaan akses seperti rumah belajar, langganan daya, dan jasa.

Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III Kemendagri, Muliani Sulya Fajarianti, mengatakan, setiap satuan pendidikan wajib mencatatkan pembelanjaan BOS di dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dengan demikian, pelaporannya dapat mendukung transparansi penggunaan kedua dana BOS di sekolah. 

“Saat mendapatkan dana BOS, setiap sekolah wajib untuk mencantumkan pembelanjaannya di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),” ucapnya.

Ia menuturkan, kedua regulasi tersebut diterbitkan sebagai bentuk sinergitas antara Kemendikbud dan Kemendagri. Dengan demikian, keduanya memiliki kesamaan persepsi pendokumentasian pengelolaan dana BOS sehingga dapat mencegah duplikasi pelaporan. 

“Di sinilah saatnya antara Kemendagri dengan Kemendikbud ada dokumen-dokumen yang harus disamakan menjadi satu persepsi. Jadi RKAS jangan dua kepunyaan, yaitu Kemendikbud punya, dan Kemendagri juga punya,” katanya.***

Bagikan: