Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Umumnya cerah, 25.9 ° C

Jonan Ungkap Tiga prioritas Pemerintah untuk Capai Energi Berkeadilan di Indonesia

Catur Ratna Wulandari
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan memaparkan orasi ilmiahnya, pada Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-62 Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata, Kota Bandung, Rabu, 11 September 2019. Orasi ilmiah yang dibawakan mengangkat tema, “Energi yang Berkeadilan”.*/ADE BAYU INDRA/PR
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan memaparkan orasi ilmiahnya, pada Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-62 Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata, Kota Bandung, Rabu, 11 September 2019. Orasi ilmiah yang dibawakan mengangkat tema, “Energi yang Berkeadilan”.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Penerapan minyak satu harga, pemenuhan air bersih, serta penambahan sambungan listrik masih jadi prioritas pemerintah untuk memberi keadilan dalam membagi sumber daya energi dan mineral. Ini diutarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan saat menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul Energi Berkeadilan pada upacara Dies Natalis Unpad ke-62 di Graha Sanusi, Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu, 11 September 2019.

Dalam orasi ilmiahnya, Jonan mengatakan, dari sekitar 7.500 kecamatan di Indonesia, masih ada 1.000 kecamatan yang belum mempunyai SPBU resmi. "Bayangkan kalau hidup penghasilannya lebih rendah dari UMR Kota Bandung tetapi harga BBM seliter bisa Rp 100 liter," katanya.

Sementara itu, saat ini masih ada 500 ribu rumah tangga yang tidak sanggup membiayai biaya sambung listrik yang nilainya sekitar Rp 750 ribu. Jonan mengatakan, biaya itu sudah ditekan sehingga sulit untuk diturunkan lagi. "Itu tidak hanya ada di Indonesia timur, di Yogyakarta juga ada yang tidak mampu memenuhi biaya sambung listrik ini," katanya.
 

Targetnya, 100 persen penduduk Indonesia sudah teraliri listrik pada 2020. Saat ini masih di angka sekitar 99 persen. Jonan mengatakan, setidaknya setiap tahun harus ada 500 ribu tambahan rumah tangga baru yang terpasang listrik. "Jadi yang lama harus selesai, yang baru juga harus dikejar," ujarnya.

Ia menambahkan, masih ada 17 persen masyarakat yang tidak punya akses terhadap air bersih yang terjangkau. "17 persen ini jumlahnya besar, setara dengan 8 kali Singapura," katanya.

Solusi pemerintah ialah dengan membuat sumur bor di lokasi-lokasi tersebut. Saat ini sudah ada 650 lokasi yang bisa digunakan untuk 2,5 juta warga. "Kalau tidak ada listrik masih ada lampu minyak. Tapi kalau tidak ada air akan mempengaruhi kesehatan masyarakat," tuturnya.***

Bagikan: