Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 21.2 ° C

Anggaran Operasional Sekolah Bukan untuk Insentif Guru ASN

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI uang.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI uang.*/DOK. KABAR BANTEN

BANDUNG, (PR).- Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membebaskan iuran bulanan untuk SMA, SMK, dan SLB negeri hanya untuk bIaya operasional sekolah. Anggaran itu tak boleh untuk memberi insentif kepada guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Dwi Subawanto mengatakan, masih banyak sekolah yang memberi insentif kepada ASN. Salah satu sumber dananya berasal dari iuran bulanan yang berasal dari orangtua siswa. Jumlah insentif bIsa berbeda-beda di setiap sekolah, Tergantung besaran dana yang terkumpul.

"Ini pengalaman saya waktu jadi Komite Sekolah begitu. Insentif itu masuk dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Insentif untuk kepala sekolah itu besarnya bisa sampai Rp 10 juta. Sumber dana ya dari SPP dan DSP," katanya kepada Pikiran Rakyat, Senin, 9 September 2019.

Ia mengatakan, hal-hal seperti ini yang turut membebani operasional sekolah. Padahal seharusnya, biaya operasional bisa dibuat standarnya.

Sama seperti saat pemerintah menetapkan peruntukan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). "Yang berbeda unit cost saja. Misalnya harga alat tulis di Bandung bisa lebih murah ketimbang Garut misalnya," tuturnya.

Ia menilai, upaya Pemprov Jabar untuk mengkategorikan sekolah dalam tiga klaster berdasarkan jumlah rombongan belajar sudah benar untuk menghitung operasional sekolah. Penilaian soal kecukupannya, dipengaruhi pula dari pemanfaatan dana itu. Jika digunakan untuk memberi insentif guru ASN yang sudah dibayar oleh pemerintah, anggaran dari pemerintah jadi tak mencukupi.

"Ini sama dengan ketika SD dan SMP akan dibebaskan biayanya. Tapi buktinya bisa sekarang dibebaskan," katanya.

Ia mengatakan, ASN sudah mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah. Jumlahnya pun sudah jauh lebih memadahi. Berbanding terbalik dengan guru honorer. Justru guru honorer yang masih memerlukan insentif.

Oleh karenanya, perlu dibuat aturan yang mendetailkan apa saja peruntukan anggaran itu. "Begitu melenceng, ya melanggar," ujarnya.

Besaran variasi

Menurut data Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), besaran iuran bulanan SMA negeri di Jawa Barat berbeda-beda setiap daerah. Paling rendah ada di Kabupaten Tasikmalaya yang kisarannya mulai dari Rp 50-100ribu. Kabupaten Ciamis berada di kisaran Rp 75-100 ribu. Sementara yang paling tinggi di Kota Bandung sekitar Rp 300-500ribu, Kota Bekasi 225-275 ribu, Kota Cirebon sekitar Rp 300 ribu. Kabupaten Pangandaran dilaporkan sudah tak ada iuran bulanan karena mendapat bantuan dari Pemkab.

Ketua FAGI Iwan Hermawan mengatakan, jika melihat variasinya, maka anggaran dari Pemprov Jabar bisa menutup biaya operasional sekolah seluruhnya, utamanya bagi kabupaten dan kota kecil. Sementara di kota besar, anggaran pemerintah belum mencukupi.

Besaran iuran yang digratiskan itu berbeda-beda berdasarkan jumlah rombongan belajar di sekolah itu. Klaster 1 untuk SMA dengan yang memiliki 1-12 rombel dan SMK dengan 1-24 rombel. Klaster 2 untuk SMA dengan 2-24 rombel dan SMK dengan 1-48 rombel. Serta klaster 3 untuk SMA yang memiliki lebih dari 24 rombel dan SMK dengan 1-72 rombel.

SMA negeri pada klaster 1 mendapat Rp 200.000 per siswa per bulan, sementara untuk SMK negeri mendapat Rp 210.000 per bulan per siswa. Sementara untuk klaster 2, SMA negeri mendapat Rp 170.000 per siswa per bulan, sedangkan SMK negeri mendapat Rp 180.000 per siswa per bulan.

Pada klaster 3, SMA negeri mendapat Rp 150.000 per siswa per bulan, sedangkan SMK negeri mendapat Rp 160.000. Khusus untuk SLB negeri mendapatkan Rp 500 ribu per siswa per bulan.
 

Bisa jadi temuan

Sekretaris Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi mengatakan, iuran bulanan bukan untuk insentif ASN. Ia meminta agar praktik semacam ini menjadi perhatian Dinas Pendidilam dan Cabang Dinas.

"Sesungguhnya ini bisa jadi temuan," ujarnya.

Ia mengingatkan, Tim Saber Pungli telah menyusun sejumlah aturan pelaksanaan. Salah satunya soal iuran bulanan itu.

Ia mengatakan, anggaran dari Pemprov Jabar untuk menghapus iuran bulanan yang mulai direalisasikan semester pertama tahun ajaran 2020 nantinya juga bukan untuk insentif ASN.

Ia berharap, kemauan pemerintah lewat kebijakan ini bisa dimamfaatkan optimal oleh sekolah. Ia meminta Dinas Pendidikan menyusun aturan standar supaya jelas bagaimana pelaksanaan dan penggunaannya.

"Masih ada waktu sekitar enam bulan untuk menyiapkan aturan teknisnya," katanya.***

Bagikan: