Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya berawan, 29.2 ° C

Perkuliahan Jarak Jauh Harus Utamakan Mutu

Dhita Seftiawan
ILUSTRASI.*/CANVA
ILUSTRASI.*/CANVA

JAKARTA, (PR).- Model perkuliahan jarak jauh (PJJ) berbasis dalam jaringan harus dipersiapkan dengan matang dan menyeluruh. Bukan hanya dari sisi infrastuktur penunjang seperti teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga peningkatan kompetensi dosennya.

Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat menegaskan, ke depan, semua perguruan tinggi kemungkinan besar akan membuka PJJ. Pasalnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sudah memberi ruang seluas-luasnya kepada semua kampus yang ingin menggelar PJJ.

Kendati demikian, PJJ jangan sampai dipakai menjadi alat untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi saja. Kemenristekdikti juga harus bisa menjamin bahwa kampus yang membuka PJJ tetap memenuhi standar mutu akademik.

Ojat menyatakan, mutu PJJ bisa dijaga jika kampus tersebut memiliki perangkat yang baik. Mulai dari kurikulum, inovasi teknologi dan kesiapan dosennya. “Infrastruktur penunjang belum sepenuhnya siap untuk itu,” kata Ojat kepada “PR” di Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

Ia menyambut baik keberadaan Institute Cyber Education (ICE) yang diluncurkan Kemenristekdikti. ICE bertindak sebagai regulator untuk perguruan tinggi yang menggelar PJJ. Menurut dia, PJJ tetap harus memiliki standar mutu yang tinggi dan wajib dipenuhi kampus yang ingin membuka PJJ. 

Pembentukan ICE diklaim untuk merespons pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut membuat banyak perguruan tinggi membuka PJJ. Kendati demikian, ucap Ojat, jika tak memikili standar, PJJ dikhawatirkan akan mereduksi mutu lulusan perguruan tinggi.

“Para dosen juga harus melek atau akrab dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Karena konsep PJJ ini berbeda dengan kuliah tatap muka yang di mana dosen lebih banyak bertindak sebagai pendidik. Kalau PJJ yang berkonsep e-learning, dosen menjadi fasilitator,” kata Ojat.

Ia menegaskan, kampus yang ingin membuka PJJ harus memberikan pelatihan dan pembekalan secara rutin kepada para dosennya. Menurut dia, kompetensis dosen harus relevan dengan kebutuhan PJJ. “Juga tentunya kampus harus memiliki sistem yang baik agar mahasiswa yang ikut PJJ tidak melakukan kecurangan,” katanya.

Menristekdikti Mohamad Nasir menyatakan, Kemenristekdikti mendorong sebanyak mungkin perguruan tinggi umum dan vokasi untuk membuka PJJ. Pasalnya, PJJ akan menjadi model perkuliahan yang efektif untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi nasional. PJJ juga sudah banyak diterapkan di seluruh dunia, terutama negara dari Eropa dan Amerika. "UI dan UT sudah berhasil menggelar PJJ yang bermutu,” kata Nasir.

Model PJJ hingga saat ini belum bisa digelar secara merata di semua kampus. Selain terkendala ketersedian infrastruktur penunjang, yakni internet, PJJ juga terbentur kesiapan dosen dan kultur sosial masyarakat yang masih lebih memercayai sistem kuliah tatap muka.

PJJ sangat mengandalkan pemanfaatan teknologi dan dukungan infrastruktur jaringan internet yang baik. Nasir mengaku telah meminta dukungan dari PT. Telkom untuk meningkatkan jaringan internet di semua wilayah, terutama untuk perguruan tinggi wilayah Papua dan Papua Barat agar tidak tertinggal dari perguruan tinggi di pulau Jawa.***

Bagikan: