Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 29 ° C

Kuasa Hukum Minta Agar Pemilihan Rektor Unpad Dihentikan

Catur Ratna Wulandari
WAKIL Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad Ida Nurlinda (kiri), berbincang dengan Kadisdik Jabar Dewi Sartika, disela-sela rapat di Sekretariat MWA Unpad, Jalan Cimandiri, Kota Bandung, Jumat, 15 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR
WAKIL Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad Ida Nurlinda (kiri), berbincang dengan Kadisdik Jabar Dewi Sartika, disela-sela rapat di Sekretariat MWA Unpad, Jalan Cimandiri, Kota Bandung, Jumat, 15 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Kuasa Hukum Atip Latipulhayat meminta kepada majelis hakim agar tergugat, yaitu Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran, menghentikan proses pemilihan ulang rektor. Selain untuk menghormati proses hukum yang berjalan, hal ini juga agar ada kepastian hukum pada pelaksaan pemilihan Rektor Unpad itu.

Permintaan itu telah dikemukakan di sidang tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Senin, 2 Se[tember 2019. Sidang beragendakan pemeriksaan yang kedua.

"TIm kuasa hukum Prof. Atip meminta kepada majelis hakim agar tergugat menghentikan dulu proses pilrek Unpad ulangan, demi menghormati proses hukum di PTUN dan demi kepastian hukum. Majelis hakim pun setelah itu meminta kepada kuasa hukum tergugat agar menyampaikan kepada principalnya, yaitu MWA supaya menunda proses pilrek yang sekarang sedang berjalan karena ada proses hukum di pengadilan tata usaha negara bandung, ketika ada proses hukum statusnya menjadi status quo," tutur Anggota Tim Kuasa Hukum Agam Nugraha kepada PR, Rabu, 4 September 2019. 

Ia mengatakan, proses persidangan di PTUN ini menggugat Keputusan MWA Unpad nomor 77 yang memutuskan untuk mengulang proses Pilrek Unpad. Menurutnya, keputusan itu membuat status kliennya sebagai Calon Rektor menjadi tidak jelas.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum MWA Unpad Adrian E. Rompis mengatakan, sudah mendengar permintaan kuasa hukum Atip. Ia sendiri tidak hadir pada persidangan kedua lalu.

"Secara hukum belum bisa memberikan penilaian. Gugatan saja belum diterima," ujarnya.

Meski begitu, ia menyebut, permintaan itu tak bisa begitu saja dilakukan. Hal itu karena keputusan MWA Unpad menggelar proses Pilrek ulang karena menjalankan evaluasi dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. "Sementata Menristekdikti tidak menjadi pihak (dalam gugatan PTUN)," katanya.

Ia juga berpendapat, pemilihan ulang ini tetap bisa dilakukan karena kebijakan Menristekdikti yang meminta pengulangan itu tidak dipersoalkan. Maka ia menilai, keputusan MWA sudah benar.

"MWA melakukan proses pemilihan ulang atas proses evaluasi Kemenristekdikti. Posisi MWA sebagai bagian dari Unpad harus patuh dengan hasil evaluasi itu," katanya.

Menanggapi hal itu, Agam mengatakan, Menristekdikti merupakan salah satu elemen dari MWA. Sehingga otomatis menjadi bagian dari tergugat.

"Justru yang kami gugat materi pokoknya adalah hasil dari sidang pleno MWA. Hasil pleno ujug-ujug diulang. Kalau salah satu calon dipermasalahkan kan bukan calon dari kami," katanya.

Ia menjelaskan, permintaan agar pemilihan dihentikan dulu karena menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, agar ada kepastian hukum.

"Sekarang yang daftar banyak, nanti  tiba-tiba ada surat lagi harus diulang lagi. Atau nanti ini berjalan, hasil di PTUN ternyata hasilnya rapat pleno bermasalah. Akan menimbulkan ketidak pastian hukum," ucap Agam.

Meski tanggal 5 Agustus 2019, MWA telah mengeluarkan surat pembatalan calon rektor, Agam mengatakan, hal itu merupakan persoalan terpisah. Hal itu akan menjadi gugatan terpisah.***

Bagikan: