Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 29 ° C

Kepala Sekolah Khawatir Anggaran Pemprov Tidak Bisa Menutup Iuran SMA

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI rencana program SPP gratis.*
ILUSTRASI rencana program SPP gratis.*

BANDUNG, (PR).- Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membebaskan iuran bulanan SMA negeri tidak cukup memenuhi biaya operasional yang selama ini ditanggung oleh siswa. Biaya operasional di kota besar, seperti Kota Bandung, lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Kepala SMAN 9 Bandung Agus Setia Mulyasi mengatakan, saat ini kelas X menanggung iuran bulanan sebesar Rp 350 ribu. "Itu tergolong paling kecil untuk di Kota Bandung," kata Agus saat dihubungi PR Online, Jumat 6 September 2019. Tahun lalu, sebanyak 207 siswa yang tidak mampu dibebaskan dari biaya.

SMAN 9 Bandung masuk klaster 3 sehingga nantinya akan mendapat anggaran Rp 150 ribu per siswa per bulan dari Pemprov Jabar. Angka itu tak sampai setengah dari iuran bulanan yang saat ini berlaku.

Meski begitu, ia menyambut baik kebijakan membebaskan iuran bulanan ini. Dengan begitu kesenjangan antarsekolah bisa semakin kecil. Hanya saja perlu regulasi untuk memenuhi kekurangan sekolah.

"Pemprov tidak boleh melarang orangtua yang ingin memberi sumbangan untuk operasional di sekolah masing-masing. Makanya nanti pemerintah harus buat regulasi dulu, aturannya bagaimana," katanya.

Ia menjelaskan, jika ingin membebaskan siswa dari segala pungutan, perlu membuat penelitian yang menyeluruh. Penelitian itu untuk melihat berapa kebutuhan setiap siswa setiap bulannya. Agus sendiri pernah terlibat pada kajian serupa pada 2012. Pada tahun itu unit coast per siswa per tahun sebesar Rp 4.650.000. Dari jumlah itu, ditutup dari APBN sebesar Rp 1.400.000.

"Nah kalau mau membebaskan, selesihnya yang ditanggung oleh pemerintah," katanya.

Hanya sepertiga

Kepala SMAN 20 Heniyati mengatakan, sekolahnya juga masuk klaster 3 yang mendapat anggaran Rp 150 ribu per siswa per bulan. Sementara selama ini iuran setiap bulannya sebesar Rp 450 ribu. Anggaran itu dirasa tidak mencukupi kebutuhan operasional. "Hanya sepertiga saja," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah tidak mengeneralisasi kebutuhan sekolah di seluruh Jawa Barat. Ia berharap masih diperkenankan untuk meminta bantuan ke orangtua.

"Meski saat ini pun kami juga tidak mematok bantuan itu," katanya.

Saat ini sudah ada siswa yang hanya membayar iuran Rp 200 ribu sebulan, atau bahkan gratis. Namun jumlahnya tidak banyak, bergantung dengan kondisi siswa.

Memang benar, sekolah bisa meminta bantuan pihak swasta misalnya lewat CSR. Namun tak semua sekolah bisa mendapat dana itu. "Seberapa banyak jug aperusahaan yang siap mengeluarkan CSR untuk kebutuhan itu," katanya.

Ia berharap masih bisa ada ruang kolaborasi antara pemerintah dan orangtua siswa untuk menanggung biaya operasional ini. "Masih diperkenankan untuk meminta bantuan suka rela, walaupun nantinya tidak dipatok. Nanti program-program itu disampaikan juga ke orangtua," katanya.***

Bagikan: