Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

Bangun Kultur Akademik Lebih Penting dari Merekrut Rektor Asing

Dhita Seftiawan
*/DOK. PR
*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Ilmuwan diaspora Indonesia Bagus Putra Mulyadi menilai, membangun kultur akademik yang baik dan bersih dari kepentingan politik jauh lebih penting dibandingkan dengan menunjuk akademisi asing untuk menjadi rektor di perguruan tinggi dalam negeri. Ini karena, seorang rektor saja tak akan mampu meningkatkan mutu pendidikan tinggi jika tak didukung dengan kompetensi dosen dan sistem akademik yang stabil.

Kendati demikian, ia mengapresiasi positif wacana merekrut rektor asing yang saat ini kembali digaungkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Menurut dia, melibatkan rektor asing bisa saja menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi nasional di tingkat global.

“Mungkin, ya. Mungkin tepat, mungkin juga gagal. Tapi kalau saya pribadi, sebaiknya membangun kultur akademik terlebih dahulu. Bagaimana membangun budaya riset yang kompetitif. Kampus di Inggris misalnya, karena budaya akademiknya sudah stabil, siapapun rektornya pasti bagus. Di Inggris banyak rektor dari luar negeri juga,” kata Bagus di Jakarta, belum lama ini.

Diaspora yang menjadi Asisten Profesor di Nottingham University, Inggris, ini juga merespons positif program prioritas Presiden RI Joko Widodo yang ingin meningkatkan mutu sumber daya manusia. Menurut dia, merekrut rektor asing harus diikuti dengan kebijakan lain yang secara simultan mendukung target tersebut.

Di antaranya, seperti menyediakan anggaran yang cukup untuk riset dan membangun infrastruktur fisik seperti laboratorium di kampus. Ia menegaskan, melibatkan rektor asing dan membangun budaya akademik yang kompetitif akan melahirkan penelitian-penelitian yang inovatif. “Kajian untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi ini harus dilakukan secara komprehensif,” katanya.

Menristekdikti Mohamad Nasir menyatakan, Presiden menyetujui pelibatan akademisi asing di PTN dan PTS. Menurut dia, perekrutan dosen dan rektor dari luar negeri bakal dieksekusi pada 2020. Pemerintah akan merombak terlebih dahulu sekitar 16 peraturan yang berpotensi berbenturan dengan kebijakan merekrut rektor asing dan undang-undang.

"Pada prinsipnya Jokowi ingin mencoba, beliau setuju, regulasinya disuruh menata ulang kembali jangan sampai benturan dengan UU dan peraturan, kalau Permen (peraturan menteri) sih mudah. PP (peraturan pemerintah) tu yang harus kami perbaiki terlebih dahulu, ada 16 PP yang harus kami perbaiki," ujar Nasir di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, Kemenristekdikti akan menentukan kriteria dan status kepegawaian rektor asing yang akan direkrut. Menurut dia, reputasi dan jejaring yang berkelas dunia menjadi salah satu kriteria utama dalam proses seleksi rektor asing. “Sehingga diharapkan bisa mengangkat perguruan tinggi kita bisa jadi kelas dunia," ucapnya.

Sampai saat ini, pro dan kontra masih mewarnai wacana merekrut rektor asing. Kendati demikian, pemerintah sepertinya memilih untuk tetap merealisasikan wacana tersebut. Nasir berpendapat, merekrut rektor asing bukan semata untuk meningkatkan mutu kampus. Tetapi juga sebagai langkah maju menuju persaingan global yang semakin ketat. Nasir ingin Indonesia mencontoh Singapura dan Arab Saudi yang sukses dengan program rektor asing.***

Bagikan: