Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 24.9 ° C

Kemendikbud Klaim Sistem Zonasi Sesuai Target

Dhita Seftiawan
ILUSTRASI.*/ANTARA
ILUSTRASI.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim, berdasarkan hasil evaluasi, penerapan penerimaan pesera didik baru berbasis zonasi berjalan dengan baik atau sesuai target. Yakni, zonasi mampu menciptakan sekolah yang tak homogen. Setiap sekolah kini diisi oleh peserta didik dengan latar belakang nilai akademik dan ekonomi yang beragam dan sebarannya merata.

Dengan demikian, semua sekolah akan memiliki daya saing yang setara. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, dengan latar belakang siswa yang heterogen secara akademik, ke depan, tidak akan ada lagi sekolah yang mendapat predikat unggulan dan nonunggulan. Semua sekolah akan mampu mengembangkan potensi peserta didiknya masing-masing untuk meraih prestasi. Kebijakan zonasi ini akan terus diterapkan pada PPDB tahun depan dan program redistribusi guru.

"Sekarang merata. Setiap sekolah itu diisi peserta didik yang sangat bagus nilai akademiknya dan sangat rendah juga ada. Ini yang namanya sekolah klasikal. Untuk rotasi dan redistribusi guru, kami masih menunggu Perpres diterbitkan. Rencananya diterapkan tahun ini juga," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019.

Kebijakan zonasi secara bertahap diterapkan sejak tahun ajaran 2016/2017. Pada tahun pertama tersebut, Kemendikbud menunjuk beberapa sekolah untuk dijadikan percontohan. Mulai dari jenjang SD hingga SMA. Pada tahun kedua, yakni  2017/2018, kebijakan tersebut diperluas dengan melibatkan pemerintah provinsi dan daerah. Kendati demikian, kebijakan hanya untuk sekolah yang siap menerapkan zonasi saja.

Pada tahun ajaran 2018/2019, kebijakan zonasi diterapkan secara penuh di setiap jenjang sekolah. Dalam implementasinya, banyak daerah dan orang tua murid merasa dirugikan meskipun Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menentukan model zonasi yang akan diterapkan. Dalam tataran teknis, Kemendikbud juga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Terutama soal komposisi persentase kuota kursi pada seriap jalur PPDB. Sosialisasi kebijakan dan aturannya pun dinilai masih minim.

"Kalau soal yang tidak suka, tidak puas ya biasalah. Tidak mungkin kami menghibur seluruh rakyat Indonesia yang jumlah orang tuanya 51 juta orang. Pasti ada lah yang mengeluh merasa tidak diuntungkan dengan kebijakan ini. Kalau ada yang merasa kecewa karena tidak diuntungkan dengan kebijakan ini ya tentu saja harus dimaklumi," katanya.

Redistribusi guru

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menambahkan, program redistribusi guru sudah dipersiapkan sejak sekitar 2 tahun lalu bersamaan dengan penerapan zonasi. Menurut dia, guru yang diprioritaskan untuk diredistribusi adalah pegawai negeri sipil yang menumpuk di satu sekolah. Redistribusi dianggap penting untuk memetakan dan membangun kualitas sekolah secara merata.

"Rasio jumlah guru dan siswa kita ini sekitar 1:17. Artinya kalau dilihat dari jumlah, sudah memadai. Tapi ternyata masalahnya ada pada sebarannya yang tidak merata. Walaupun masih dalam satu zona. Kami sudah mapping dan melihat ada  guru yang sudah tersertifikasi menumpuk di satu sekolah maka akan kami salurkan ke sekolah yang kurang," ujar Supriano.

Ia berharap, guru yang masuk dalam skema redistribusi bisa menerima. Pasalnya, masalah kesenjangan jumlah dan kualitas guru di setiap sekolah harus segera dituntaskan. Dengan demikian, ucap dia, dunia pendidikan dasar dan menengah nasional diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam menyambut bonus demogrfi 2030. 

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, semangat rotasi dan redistribusi guru sesuai dengan wacana pemerataan guru berkualitas. Ia berharap, pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurut dia, pemerintah pusat, daerah dan guru harus memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan dasar dan menengah.

“Tapi saya tak yakin bisa berjalan lancar. Karena berpotensi terbentur otonomi daerah. Selama ini kebijakan pemerintah pusat sering lemah pada implementasi, kepala daerah tidak punya komitmen yang sama kuatnya, atau setidaknya berbeda pandangan tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Indra.***

Bagikan: