Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32 ° C

Pemerataan Infrastruktur Jadi Catatan Utama PPDB

Catur Ratna Wulandari
FOTO ilustrasi orangtua dan siswa saat melakukan pendaftaran PPDB.*/ANTARA
FOTO ilustrasi orangtua dan siswa saat melakukan pendaftaran PPDB.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Pemerataan infrastruktur pendidikan menjadi evaluasi penting pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Selama infrastruktur tak merata, akan selalu ada masyarakat yang dirugikan dengan sistem ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan meminta masukan dari sekolah, pemerhati pendidikan, dan perwakilan orangtua siswa dalam sebuah Diskusi Kelompok Terumpun.

Perwakilan orangtua Erwien Permadhie Wiradipoetra mengatakan, di Kota Bandung sekolah tidak merata. "SMP 2 dan SMP 5 itu satu RT, SMA 3 dan SMA 5 juga satu RT. Sementara ada banyak, jangankan RT, ada yang satu kecamatan tidak ada sekolah negeri satu pun," kata Erwien di Bandung, Kamis, 25 Juli 2019.

Soal tidak meratanya sekolah ini menjadi keluhan yang banyak diterima oleh Cabang Dinas Wilayah VII Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sulaiman dari Cabang Dinas Wilayah VII mengatakan, masyarakat mengeluhkan tidak adanya sekolah di wilayahnya. Utamanya di daerah perbatasan kota atau kabupaten.

"Misalnya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, di sana tidak ada SMA negeri. Mau ke SMAN 10 atau 14 Kota Bandung juga tidak bisa," katanya.

Masyarakat di daerah perbatasan seperti ini sulit mendapatkan sekolah di jarak yang dekat. Sementara mereka juga sudah kalah bersaing jika harus mendaftar ke sekolah negeri yang lebih jauh.

"Di Kota Bandung sendiri, ada 33 kecamatan. Sementara SMA negeri hanya ada 27. Jadi ada kecamatan yang tidak ada SMA negeri," ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, masyarakat belum memahami sistem PPDB sepenuhnya. Selain zonasi berdasarkan jarak, juga ada jalur-jalur lain yang bisa dimanfaatkan. 

Fenomena antrean

Erwienn mengatakan, fenomena antrean pendaftar sejak Subuh juga didasari kekhawatiran orangtua. Sebab, aturan PPDB sendiri menjadikan waktu pendaftaran sebagai pertimbangan, jika terjadi kesamaan jarak dan nilai.

"Orangtua mengantisipasi jika terjadi kesamaan jarak itu. Sehingga berduyun-duyun paling awal daftarnya," katanya.

Soal aturan ini, kata Erwien, juga krusial untuk dibenahi. Sampai saat ini masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang menjadikan nilai Ujian Nasional untuk seleksi. Sementara di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB hanya, nilai UN hanya menjadi alternatif pertimbangan penerimaan siswa.

"Pemerintah perlu merapikan sisi legal ini," katanya.

Ia menambahkan, salah satu dampak zonasi ini, ada penurunan semangat belajar. Sebab berapa pun nilainya tidak berpengaruh signifikan untuk mendaftar ke jenjang selanjutnya.***

Bagikan: