Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Cerah, 28.3 ° C

Dugaan Penggelembungan Kuota, Tiga Organisasi Lapor ke Ombudsman Jabar

Catur Ratna Wulandari
PPDB 2019.*/ANTARA
PPDB 2019.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Tiga organisasi melaporkan dugaan penerimaan siswa baru oleh SMA Negeri di Kota Bandung di luar proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Sekolah-sekolah itu diduga menerima siswa lebih banyak dari kuota yang diumumkan ke masyarakat di awal pendaftaran PPDB online.

Tiga organisasi tersebut ialah Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Asosiasi Komite Sekolah Indonesia (Askida). Perwakilan tiga organisasi mendatangi Kantor Ombudsman Jabar di Jalan Kebonwaru, Kota Bandung, Kamis, 18 Juli 2019.

Ketua FAGI, Iwan Hermawan, mengatakan, kuota yang diumumkan SMA negeri itu rata-rata 34 siswa setiap rombongan belajar. Namun saat ini, jumlah siswa setiap kelas bervariasi, ada di antaranya yang menjadi 36 siswa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang PPDB, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar untuk SMA maksimal 36 siswa. Iwan menduga, ada kesengajaan tidak mengumumkan kuota maksimal untuk menampung siswa-siswa yang mendaftar di luar sistem yang seharusnya.

"Sengaja mengosongkan kuota. Diumumkan (kuotanya) 34 (siswa setiap rombel). Ada peluang menerima maksimal 36 siswa," katanya. Berdasarkan pantauannya, hal itu terjadi di semua sekolah.

CALON siswa didampingi orang tua melakukan proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA melalui sistem zonasi di SMAN 2 Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 17 Juni 2019.*/ANTARA

Siswa susulan diduga tidak mendaftar di sekolah tempatnya belajar

Ketua Fortusis, Dwi Soebawanto, mengatakan, ada indikasi siswa susulan itu tidak mendaftar di SMA yang bersangkutan. Karena itu, hal ini merugikan para pendaftar yang tersingkir di proses PPDB online.

"Anggap saja satu sekolah ada 10 kelas (Kelas X). Kalau masing-masing tambah dua orang, satu sekolah tambah 20 orang. Di Kota Bandung ada 27 SMA negeri, jadi ada 540 siswa tambahan yang belum tentu daftar ke sekolah itu sebelumnya. Menurut laporan sementara ini, tidak daftar online. Ini ada ketidakadilan bagi mereka yang sudah mendaftar sebelumnya," tuturnya.

Jika sekolah berniat menambah kuota, kata dia, seharusnya diambil dari hasil seleksi sebelumnya. "Misalnya kemarin ditutup di nomor urut 360, ya harusnya kalau ditambah mulai 361 dan seterusnya," katanya.

Iwan Hermawan menambahkan, sekolah seharusnya tidak melakukan rekrutmen baru dengan caranya sendiri. "Kalau begini ada 20 siswa tiap sekolah yang jadi korban kebijakan sekolah, kalau diisi di luar jalur online karena dulur, deket, dan duit," ujarnya.

Selain soal penggelembungan kuota, laporan ke Ombudsman juga terkait pengumuman PPDB online yang tidak transparan. Pengumuman tidak menunjukkan data detail calon peserta didik pada PPDB, namun hanya mencantumkan nomor urut dan nama calon peserta didik secara alfabetis dan sekolah asal.

Pengumuman itu tidak menginformasikan jalur pendaftaran, rentang jarak, dan nilai yang diterima. Dengan begitu, tidak diketahui pendaftar diterima atau tidak diterima berdasarkan apa sehingga dinilai telah melanggar Petunjuk Teknis PPDB SMA di Jabar.

Kepala Ombudsman Jabar, Haneda Srilastoto.*/NOVIANTI NURULLIAH/PR

Ombudsman juga lakukan pemantauan

Ketiga organisasi meminta Ombudsman Jabar melakukan investigasi atas indikasi pelanggaran ini. Mereka juga meminta semua kepala sekolah untuk membuka pengumuman peringkat hasil seleksi sesuai Juknis PPDB Jabar 2019.

Mereka juga menuntut Pemprov Jabar membentuk tim investigasi kepada sekolah yang diindikasi melakukan pelanggaran dan memberi sanksi jika terbukti bersalah. "Jika hasil investigasi nantinya tidak ditindaklanjuti kami akan melakukan gugatan hukum," ujar Wanto.

Terkait laporan ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Haneda Sri Lestoto, mengatakan, Tim Penerimaan Verifikasi Laporan akan memastikan laporan tersebut memenuhi syarat formal dan material. Selanjutnya, laporan akan dibawa ke rapat pleno untuk diputuskan langkah selanjutnya.

Ia mengatakan, Ombudsman sendiri melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah terkait praktik jual-beli bangku setelah proses PPDB selesai. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, praktik jual-beli kursi kerap terjadi setelah masa PPDB selesai.

Hasil investigasi Ombudsman Jabar pada 2016 di Kota Bandung, Subang, dan Purwakarta menunjukkan, jual-beli kursi melibatkan beberapa aktor. Mereka adalah pihak dari Dinas Pendidikan dan sekolah, pihak ketiga sebagai calo, dan orangtua peserta didik.***

Bagikan: