Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 19.8 ° C

Sistem Zonasi, Pemerintah Kebablasan

Catur Ratna Wulandari
PARA pembicara pada diskusi PPDB, di Aula Redaksi PR, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Rabu, 10 Juli 2019. Diskusi mengangkat tema "Isu Aktual Kontroversial Pendidikan. Zonasi PPDB Maju atau Mundur?"*/ADE BAYU INDRA/PR
PARA pembicara pada diskusi PPDB, di Aula Redaksi PR, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Rabu, 10 Juli 2019. Diskusi mengangkat tema "Isu Aktual Kontroversial Pendidikan. Zonasi PPDB Maju atau Mundur?"*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah pusat dinilai kebablasan dalam mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Pemerintah daerah tak leluasa mengatur PPDB sesuai kondisi daerahnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang menjadi landasan PPDB berbasis zonasi tak sesuai dengan peraturan pemerintah dan tak sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan, seleksi masuk kelas 10 dilakukan dengan menggunakan nilai Ujian Nasional (UN).

"Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional juga tidak ada (tentang) zonasi," kata Cecep saat berbicara di diskusi kelompok terfokus yang membahas tentang PPDB, di Aula Pikiran Rakyat, Rabu 10 Juli 2019.

Ia mengatakan, soal PPDB sebaiknya diserahkan ke daerah. Setelah otonomi daerah, pengelolaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah, SD dan SMP diserahkan ke pemerintah kota dan kabupaten, sementara SMA dan SMK ke pemerintah provinsi. Guru-guru pun menjadi ASN di pemerintah daerah.

"PPDB juga begitu, biarkan diatur oleh pemerintah daerah," ujar Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM UPI sekaligus Direktur CeQu Darul Hikam ini.

Melihat pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang tak berjalan mulus, Cecep mengusulkan, agar pemerintah memperbaiki dan memeratakan sekolah terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem zonasi.

"Pemerintah harus komprehensif. Apalah artinya seseorang belajar sampai puncak prestasi kalau tidak bisa ke SMA yang diharapkan," katanya.

Permendikbud terlalu kaku

Sekretaris PPDB Jawa Barat 2019 Dian Peniasiani mengatakan, Permendikbud itu memang terlalu kaku. Sehingga tidak ada ruang bagi daerah untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi yang ada. Permendikbud sudah menentukan kuota jalur zonasi sedikitnya 90 persen.

Ia mengatakan, masyarakat masih menjadikan SMA negeri sebagai pilihan utama. Sekolah swasta dengan kualitas beragam membuat masyarakat masih ragu.

Dian menegaskan, masyarakat perlu mulai mengubah paradigma itu. Sekolah baik negeri dan swasta sama saja. SMA negeri pun sama, tidak ada yang favorit dan tidak. Semua SMA negeri punya kewajiban untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan. "Tugas kami mengubah citra di semua sekolah negeri sama," katanya.

Ia memahami jika citra SMA favorit demikian melekat. Sebab dulu saat menganut sistem cluster, SMA negeri memang dibagi sesuai dengan passing grade siswa yang diterima.

Namun ia mengingatkan, riset ilmiah telah menunjukkan, sekolah favorit bukan faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Faktor pertamanya ialah kejujuran, kemudian kedisiplinan. "Sekolah favorit itu nomor 23," ujarnya.

Ia juga mengingatkan para guru agar tidak mengeluh dengan potensi akademik murid yang berbeda-beda. Guru tak bisa hanya mengajar siswa yang sudah pintar. "Sudah menjadi tugas guru meski potensi anaknya berbeda-beda," katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lestoto mengatakan, dalam PPDB ini Ombudsman fokus pada standar pemenuhan layanan pendidikan yang hatus dipenuhi oleh pemerintah. Ia mengatakan, Ombudsman Jabar telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 78 laporan untuk tingkat SD dan SMP, sementara di SMA sebanyak 7 pengaduan. Tidak ada laporan terkait SMK.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan harus punya mekanisme penyelesaian pengaduan yang baik. Dari penyelesaian setiap aduan itu akan tergambar persoalan utama yang dihadapi pada PPDB setiap tahunnya.

Haneda menegaskan, Ombudsman akan terus mengawasi pelaksanaan PPDB hingga proses belajar mengajar dimulai. Pada praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian rombongan belajar antara yang diumumkan dengan fakta lapangan. Lantaran, mereka yang tidak diterima masih memaksa agar diterima. "Dugaannya, itu tidak gratis. Bagian dari pola-pola memasukkan anak ke sekolah tertentu," katanya.

Direktur Pendidikan Darul Hikam Ruri Ramadianti mengatakan, sekolah swasta sebenarnya bisa diikutsertakan dalam PPDB berbasis zonasi ini. Hal itu tidak lain bertujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan.

"Misalnya, pendaftar bisa memilih tiga sekolah. Pilihan ketiganya sekolah swasta. Tapi tentu sudah melalui pertimbangan, sekolah swasta mana saja yang bisa ikut PPDB," katanya.

Hanya saja soal biaya belum terpecahkan. Seperti diketahui, biaya pendidikandi sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.***

Bagikan: