Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Umumnya cerah, 27.8 ° C

30 Persen Bangku SMA Swasta Masih Kosong

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI PPDB SMA/DOK. PR
ILUSTRASI PPDB SMA/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Menjelang berakhirnya masa pendaftaran, masih banyak bangku di SMA swasta yang  belum terisi. Di Kota Bandung saja, masih sekitar 30 persen dari bangku sekolah swasta yang masih kosong.

Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat Ade Hendriana mengatakan, saat ini terdapat 115 SMA swasta di Kota Bandung. Sementara di seluruh Jawa Barat terdapat 1.098 sekolah.

"Di Kota Bandung saja 30 persen (kursi) belum terisi," kata Ade kepada PR, Selasa 9 Juli 2019.

Ia mengatakan, hal ini terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Siswa yang dekat dengan sekolah negeri jadi memilih ke sekolah negeri.

Selain itu, ada dugaan adanya penambahan rombongan belajar di sekolah negeri. Hal itu terbukti dengan adanya orangtua yangmencabut berkasnya karena menunggu pengumuman dari sekolah negeri.

"Padahal pengumuman PPDB sudah 29 Juni lalu. Seharusnya sudah tidak ada lagi penerimaan lagi," katanya.

Ade mengatakan, kekosongan di sekolah swasta seharusnya tidak terjadi. Mengingat SMA negeri hanya bisa menyerap 34 persen dari lulusan SMP. Mestinya 66 persen lainnya ditampung oleh swasta.

"Tapi sampai sekarang belum ada. Padahal Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah menegaskan, bagi masyarakat dari jalur KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) tidak diterima di negeri akan dilimpahkan ke swasta. Tapi sampai hari ini baru sedikit, bahkan di beberapa sekolah tidak ada sama sekali," tuturnya.

SMA swasta yang menerima BOS wajib menyediakan kuota 20 persen bagi siswa dari ekonomi tidak mampu. Pemprov Jabar telah menganggarkan biaya untuk mensubsidi siswa dari jalur KETM yang tidak diterima di negeri.

Ia mengatakan, jika semua sekolah negeri konsisten melaksanakan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019, sistem zonasi tidak akan merugikan sekolah swasta. Sebab sekolah negeri harus mengumumkan kuotanya dan menerima siswa sesuai dengan kuota itu. "Kalau mereka konsisten, kami aman," ujarnya.

Melihat kondisi ini, Ade mengatakan, ada kemungkinan sekolah swasta memperpenjang pendaftarannya.

"Ya batasnya Agustus lah karena biasanya 21 September sudah harus selesai pengisian Dapodik (Data Pokok Pendidikan)," tuturnya.

Ia menambahkan, kondisi ini tak lepas dari pola pikir masyarakat yang belum berubah. Masih membedakan antara sekolah swasta dan negeri. "Padahal kan sama saja," ujarnya.

Ombudsman terus memantau

Kepala Ombudsman RI PErwakilan Jabar Haneda Sri Lestoto mengingatkan agar sekolah maupun pemerintah mengatasi persoalan yang muncul saat PPDB sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendaftar yang tidak tertampung harus disalurkan ke sekolah swasta. "Kalau menambah rombel, justru menyalahi aturan. Jangan menambah permasalahan baru lagi," katanya.

Ia meminta agar sekolah maupun pemerintah daerah tidak membuat kebijakan sendiri. Semua harus dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Ombudsman akan terus memantau sampai proses belajar mengajar berjalan. Sebab pada masa itulah titik rawan terjadi jual beli kursi di sekolah negeri. "Kami akan melihat kalau ada rombel yang tidak sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan," tuturnya.***

Bagikan: