Pikiran Rakyat
USD Jual 14.024,00 Beli 14.122,00 | Umumnya berawan, 21.2 ° C

25.000 Siswa SMP/MTs Tidak Tertampung di Sekolah Negeri

Tim Pikiran Rakyat
Pendidikan/DOK. PR
Pendidikan/DOK. PR

SERANG, (PR).- Sebanyak 25.000 siswa SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Banten tidak tertampung di SMAN/SMKN pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Hal tersebut diungkapakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Sekdisbud) Banten Ujang Rafiudin, di Disdikbud Banten, Kamis 4 Juli 2019.

“Sistem PPDB 2019 diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 yakni jalur zonasi 90 persen, prestasi 5 persen dan perpindahan 5 persen. Namun pada Permendikbud tersebut direvisi menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yakni jalur zonasi 80 persen, prestasi 15 persen dan perpindahan 5 persen. Kita dari 97.000 lulusan SMP/MTs tertampung 230 SMAN/SMKN sebanyak 70.000, sehingga 25.000 siswa tidak tertampung di sekolah negeri,” kata Ujang kepada wartawan Kabar Banten, Denis Asria.

Ia menjelaskan, siswa yang tidak tertampung tersebut bisa ke sekolah swasta. Tentu sekolah swasta tidak perlu khawatir tidak kebagaian siswa, selain itu swasta juga tidak harus menggunakan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 dengan jalur zonasi, prestasi dan perpindahan.

“Ada sekolah swasta yang duluan melaksanakan penerimaan siswa baru itu silakan saja, itu sepenuhnya menjadi kebijakan sekolah swasta. Untuk penambahan rombongan belajar (rombel) kita tetap proporsional tidak asal-asalan. Kita ingin berbagi dengan sekolah swasta karena ada penambahan rombel atau menerima banyak siswa di negeri, sekolah swasta menjadi tidak kebagian siswa, itu tidak kita inginkan juga,” ujarnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 untuk SMA 12 rombel dengan 36 siswa. Untuk SMK maksimum 24 rombel sesuai dengan jurusan program studi (Prodi), tetapi kalau misalnya ada kebijakan kepala daerah boleh menambah asalakan disampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Misalnya 12 rombel menjadi 13 atau 14 rombel boleh tetapi pihaknya akan membatasi sebanyak-banyaknya 16 atau 17 rombel.

“Kita batasi dan tidak boleh lebih. Kalau dibawah 12 rombel naik turun itu kewenangan Disdikbud. Misalnya 6 rombel karena melihat pendaftar yang luar biasa ditambah menjadi 7 rombel itu ke wenangan Disdikbud. Banyak sekolah yang menambah rombel sekitar 18-20 SMA dan SMK yang mengajukan rombel,” katanya.

Melihat pendaftar

Ia mengatakan, penambahan rombel tersebut melihat pendaftar dan bukan dari awal,  kalau misalkan dibuka 12 rombel, yang dibuang satu rombel itu wajar. Tetapi kalau pendaftarnya sangat banyak, yang tidak diterima itu lebih dari yang diterima, maka pihaknya mempunyai kebijakan untuk menambah.

“Penambahan rombel bukan dawal tetapi setalah melihat jumlah pendaftar, tapi kita sudah mengusulkan dari dulu, bisa iya, bisa tidak untuk dilanjutkan. Usulan sudah lama sebelum pengumuman PPDB diumumkan kita sudah mengajukan melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Banten,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya sangat memperhatikan sekolah swasta, buktinya sekolah swasta pun SMAS/SMKS mendapatkan dana hibah melalui Bantuan Operasional Daerah (BOSda) sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Banten terhadap.

“Sekolah swasta pun tetap diberikan keleluasaan untuk memungut biaya dari orang tua siswa. Secara umum tidak, tetapi itu sebagai kewajaran saja, karena wajar melihat kondisi ekonomi masyarakat, itu menjadi ukuran sekolah swasta memungut biaya bulanan. Proposional melihat kondisi ekonomi masyarakat dan dalam batas kewajaran,” tuturnya.

Selain itu, ia mengatakan, BOSda tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten jumlahnya Rp.500.000 persiswa pertahun dan semua sekolah swasta mendapatkannya. Sedangkan untuk SMAN itu mendapatkan 3,6 juta dan SMKN 4 juta, sekolah swasta juga mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dari Pusat pihaknya yang mengurus juga.

“Pertahun sekolah swasata menadapatkan BOS 1,4 juta pertahun persiswa, jadi sekolah swasta itu mendapat BOS dan BOSda dapat 1,9 juta pertahun persiswa,yakni BOS mendapat 1,4 juta dan BOSda Rp. 500.000. Tahun ini masih sama dengan tahun lalu pencairan BOS sudah dimulai untuk BOSda dicairkan satu tahun sekali untuk sekolah swasta. Kalau negeri kita atur BOS itu 3 pencairan,” jelasnya.***

Bagikan: