Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 23.5 ° C

Ombudsman Cium Siswa Titipan dalam Pelaksanaan PPDB

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI penerimaan peserta didik baru (PPDB).*/DOK. PRFM
ILUSTRASI penerimaan peserta didik baru (PPDB).*/DOK. PRFM

SERANG, (PR).- Ombudsman RI Perwakilan Banten mencium adanya praktik pungutan liar (pungli) atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Dugaan itu, muncul setelah sejumlah warga mengadu pascapengumuman tersebut diundur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten menjadi Minggu 30 Juni 2019.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang P Sumo mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat Banten terkait karut marutnya pelaksanaan PPDB 2019. Mulai dari adanya praktik pungli supaya peserta didik bisa masuk di sekolah tertentu, hingga adanya dugaan siswa titipan.

“Banyak yang mengadu ke kami, tapi mereka belum melaporkan secara resmi. Contohnya, ada yang mengaku ditawari dengan membayar sejumlah uang. Kaitan dengan tawaran pungutan ini, kita tentu harus dapat membuktikan,” kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Senin 1 Juli 2019.

Selain pungli, ombudsman juga mencium adanya siswa titipan di sekolah-sekolah favorit di Banten. Indikasinya, peserta yang sebelumnya masuk daftar di nomor urut tertentu, tiba-tiba hilang dan digantikanoleh peserta lain. Padahal, kuota penerimaan peserta didik di sekolah tersebut masih memungkinkan.

“Kemudian ada juga yang sudah terdaftar di rangking tertentu, tiba-tiba hilang. Padahal masih masuk dalam kuota. Meski ada laporan, tapi kami harus membuktikan aduan ini. Kami juga belum menerima bukti konkret dari masyarakat,” ujarnya.

Bambang menyebut, pihaknya akan menemui kesulitan untuk membuktikan aduan terkait PPDB 2019. Selain perlu bukti-bukti yang menguatkan, wali murid yang sudah rela membayar sejumlah uang juga akan segan untuk berterus terang karena khawatir anaknya dicoret dari sekolah tersebut. “Memang susah kalau (pembuktian praktik pungli) itu. Korban yang membayar kan nanti rugi kalau lapor,” tuturnya kepada wartawan Kabar Banten, Rifat Alhamidi.

Selain dugaan praktek pungli, Ombudsman RI Perwakilan Banten juga memiliki catatan atas pelaksanaan PPDB 2019. Khususnya, penerapan sistem zonasi yang masih menemui kendala dan terkesan mengesampingkan prestasi siswa di suatu wilayah.

Belum lagi, Ombudsman menemukan adanya satu kecamatan yang tercatat tidak memiliki sekolah negeri untuk menampung pendaftaran peserta didik baru. Hal ini menurutnya, hampir terjadi di 8 kabupaten dan kota di Banten.

“Ada temuan di satu tempat. Misalnya KK (kartu keluarga)-nya tidak bisa diterima di suatu sekolah. Ada juga satu kecamatan yang tidak punya SMA atau SMK negeri. Seharusnya, pemda sudah bisa mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi kisruh seperti ini,” kata Bambang.***

Bagikan: