Pikiran Rakyat
USD Jual 14.024,00 Beli 14.122,00 | Umumnya berawan, 20.1 ° C

Dikritik, Pengumuman Hasil PPDB Tanpa Data Detail

Catur Ratna Wulandari
PPDB 2019.*/ANTARA
PPDB 2019.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat  2019 dikritik karena tidak menampilkan informasi yang memadai. Pencantuman hanya daftar nama secara alfabetis dan asal sekolah dinilai tidak memenuhi hak informasi publik dan tidak mendorong masyarakat turut mengawasi PPDB. Meski, menurut Panitia PPDB, hal itu justru untuk melindungi data pendaftar.

Tim Monitoring Independen PPDB Jabar 2019 menyayangkan tidak munculnya data detail calon peserta didik pada PPDB online Jabar. Pengumuman hanya mencantumkan nomor urut dan nama calon peserta didik secara alfabetis dan sekolah asal.

Pengumuman itu pun tidak menginformasikan jalur pendaftaran, rentang jarak, dan nilai yang diterima. Dengan begitu, masyarakat tidak mengetahui pendaftar diterima atau tidak diterima berdasarkan apa.

"Jadi sulit melihat batas jarak dan nilai, ini penting pula untuk gambaran tahun depan. Kalau seperti ini jadi tidak diketahui," kata Koordinator Kajian TMI PPDB Jabar 2019, Iwan Hernawan, di Bandung, Senin, 1 Juli 2019.

Padahal, selama proses pendaftaran, informasi lengkap sudah dicantumkan. Namun, saat pengumuman justru tidak ada. "Andaikata tidak terjadi kecurangan, orang jadi bisa berburuk sangka," kata Iwan.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, mengatakan, pengumuman PPDB memang tak perlu menyampaikan informasi data pendaftar detail. Sebab semua informasi itu sudah ada saat proses pendaftaran.

Namun, kata dia, pengumuman itu seharusnya mencantumkan setidak-tidaknya jalur pendaftaran, batas atas dan bawah jarak, serta nilai. Pengurutan peseta pun seharusnya ditampilkan sesuai skor, bukan alfabet.

"Jalur itu harus disebutkan supaya terlihat kuotanya, apakah benar sesuai dengan yang ditetapkan di awal," kata Dan. Ia menambahkan, jika ada masyarakat yang keberatan atau menemukan kejanggalan, maka bisa membuka data lengkap yang disimpan panitia. 

Pengumuman yang tertera saat ini, kata Dan, tidak mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi proses PPDB. Masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup untuk melakukan pengawasan.

PETUGAS melayani orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019, di SMAN 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Rabu, 19 Juni 2019. Proses entry data terhambat dan tidak diteruskan karena sistem mengalami gangguan.*/ADE BAYU INDRA/PR

Pengumuman online sengaja dibuat tidak lengkap

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Haneda Sri Lestoto, mengatakan, soal pengumuman itu harus merujuk pada aturan. Aturan itu adalah Permendikbud dan Pergub. 

Menurut Petunjuk Teknis Pergub PPDB, pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan. Pengumuman memuat nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal sekolah, dan peringkat hasil seleksi.

"Ada kata ‘dan papan pengumuman’. (Maka) Diasumsikan yang dipasang wajib lengkap," kata Haneda.

Tim Teknis Panitia PPDB 2019, Edy Purwanto, mengatakan, data yang ditampilkan pada pengumuman lewat website merupakan hasil masukan dan konsultasi dengan berbagai pihak. Panitia juga menerima masukan bahwa data detail pendaftaran PPDB sangat sensitif dan rentan disalahgunakan, termasuk koordinat tempat tingal, NIK, dan nama pendaftar.

"Tetapi tidak ada niat untuk menutupi data tersebut. Semua data lengkap bisa diakses di sekolah tempat mendaftar. Bisa di-print out," katanya.

Ia mengatakan, penetapan hasil PPDB yang resmi ialah yang ditempel di sekolah karena ditandatangani oleh kepala sekolah. "Sama seperti Situng KPU, yang resmi yang penghitungan manual," katanya.

Pendidikan/DOK. PR

Pengaduan ke Ombudsman  karena tidak puas

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat menerima sedikitnya enam aduan setelah penetapan hasil PPDB 2019. Pengaduan paling banyak terkait ketidakpuasan terhadap hasil PPDB.

"Hari ini ada enam pengaduan terkait ketidaklulusan mereka, kenapa tidak lolos," kata Haneda.

Dari enam aduan itu, dua terkait PPDB tingkat SD dan SMP. Sementara empat lainnya terkait PPDB tingkat SMA. Beberapa pengaduan itu di antaranya karena tak diterima lewat jalur zonasi sehingga sampai saat ini masih ada yang belum mendapat sekolah.***

Bagikan: