Pikiran Rakyat
USD Jual 14.075,00 Beli 14.173,00 | Sebagian cerah, 31.4 ° C

Ombudsman: Segera Terapkan Pemerataan Standar Pelayanan Pendidikan

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG, (PR).- Ombudsman menilai, sistem zonasi bisa memberikan kesempatan yang merata bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi.

Persoalan yang timbul saat ini bukan disebabkan sistem zonasinya yang bermasalah. "Tapi karena keterlambatan pemerintah melaksanakan pemerataan sekolah di daerah," ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih dalam pertemuan antara Ombudsman dengan Dinas Pendidikan Jabar, di Kantor Ombudsman Perwakilan Jabar, Jumat 28 Juni 2019.

Menurut dia, kepala daerah harus cepat merespons sistem zonasi ini dengan segera menerapkan pemerataan standar pelayanan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan, selain di Kota Bandung aduan terkait data kependudukan juga terjadi Kabupaten Subang, Garut, dan Purwakarta. Disdik sendiri telah menginvestigasi indikasi itu di SMAN 1 Garut. "Ada jarak yang berdekatan, tapi setelah diperiksa di sistem itu memang jarak mirip tapi ada yang arahnya ke barat, timur, jadi seperti obat nyamuk. Daerahnya memang padat. Jadi clear itu," tuturnya.

Hasil PPDB 2019 tingkat SMA dan SMK akan diumumkan pada Sabtu 29 Juni 2019, pukul 13.00. Pengumuman bisa diakses di website ppdb.disdik.jabarprov.go.id. "Peserta didik juga bisa datang ke sekolah karena penetapan diterima atau tidak oleh sekolah," katanya.

Ia menjelaskan, bagi masyarakat ekonomi tidak mampu dan tidak diterima di sekolah negeri, diminta segera mendaftar ke swasta di zona masing-masing. Pemprov Jabar akan memberi subsidi yang disalurkan lewat sekolah.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 15 miliar yang ditujukan untuk sekitar 7.000 siswa tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Realisasikan pemerataan pendidikan

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi berkurangnya pengaduan PPDB tahun ini. Selanjutnya, ia meminta Pemprov Jabar untuk bisa merealisasikan pemerataan pendidikan. "Kalau bisa menyatakan satu sekolah di setiap kecamatan, itu baru ngabred," ujarnya.

Ia memahami, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan sekolah sangat tinggi. Untuk satu sekolah di perkotaan, setidaknya perlu Rp 30 miliar untuk lahan dan Rp 3,5 miliar untuk bangunan. Di daerah lebih penggir, biaya penyediaan lahan setidaknya sepersepuluhnya. "Nanti saya lihat lagi RPJMD nya," ujarnya.

Penambahan sekolah juga berkonsekuensi pada peningkatan kebutuhan guru, baik ASN maupun honorer, juga kepala sekolah. "Sekarang masih ada satu sekolah yang ASN nya hanya kepala sekolahnya saja," katanya. Ia berharap, pemerintah bisa mengantisipasi hal itu.***

Bagikan: