Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 27.8 ° C

PPDB 2019, Belum Semua Sekolah Kuotanya Terpenuhi

Gelar Gandarasa
PPDB 2019.*/ANTARA
PPDB 2019.*/ANTARA

INDRAMAYU, (PR).- Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini meninggalkan sejumlah efek bagi dunia pendidikan. Salah satu dampak yang paling terasa yakni tak terpenuhinya kuota di setiap sekolah.

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Pendi Susanto mengatakan, ada 90 sekolah negeri setingkat sekolah menengah pertama di Indramayu. Sepuluh persennya belum terisi penuh oleh siswa. “Kuotanya belum terisi. Beberapa sekolah masih kekurangan,” kata Pendi, Selasa, 25 Juni 2019.

Seperti contoh kasus di Desa Sukasari, Kecamatan Arahan. Sekolah yang ada di desa tersebut jaraknya cukup jauh dari Kecamatan Arahan. “Ada 28 siswa di sana yang tidak masuk ke sana-sini,” tutur dia. Setelah dikaji, akhirnya siswa itu dimasukkan ke sekolah yang ada di Lohbener karena jaraknya lebih dekat meskipun beda zonasi.

Pendi mengatakan, dinas pendidikan memiliki wewenang menentukan keputusan tersebut. Namun dengan catatan sekolah yang dituju masih tersedia kuota yang memadai. “Kalau tidak terlayani siswanya nanti kasihan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kebanyakan sekolah yang tak kebagian siswa yakni sekolah satu atap. Sekolah satu atap biasanya terletak di daerah pelosok atau perbatasan.

“Sekolah satu atap kan layanan khusus untuk daerah yang jauh dari smp induknya,” kata dia. Kasus lainnya SMPN 2 Balongan pun kekurangan siswa. Siswa malah membludak di SMPN 1 Balongan. Akhirnya siswa yang tak kebagian kuota memutuskan untuk daftar di sekolah swasta. Jika sekolah kekurangan siswa, proses pembelajaran tetap akan dilangsungkan sebagaimana mestinya.

Terpisah, Anggota Komisi X DPR RI asal dapil Indramayu, Cirebon Dedi Wahidi menilai, tujuan sistem zonasi cukup baik yakni demi pemerataan pendidikan. Hanya saja ia menyoroti persoalan kesiapan yang belum tepat diterapkan pada tahun ajaran ini. Sistem zonasi akan lebih baik lagi jika sudah dilakukan pemerataan guru dan sekolah di seluruh Indonesia.

Ketidaksiapan itu akhirnya banyak berbuah protes dari masyarakat yang tidak setuju akan kebijakan zonasi. Ditambah di dalam sistem zonasi ada kuota dari jalur prestasi dan siswa kurang mampu.

Menurut dia, kuota itu rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja seorang yang dikatakan mampu mendadak membuat surat keterangan tidak mampu demi anaknya diterima di sekolah yang diinginkan.

“Sistem zonasi itu bisa diterapkan ketika sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia secara merata. Mulai dari bangunan sekolah beserta perlengkapannya serta tenaga pendidiknya,” kata dia. Dedi pun mengaku, persoalan itu akan dibawa ke dalam rapat Komisi X supaya pemerintah mengkaji kembali penerapan sistem zonasi.***

Bagikan: