Pikiran Rakyat
USD Jual 14.130,00 Beli 13.830,00 | Sebagian cerah, 27.1 ° C

UPI Harus Perkuat Peran dan Posisi Dewan Guru Besar

Erwin Kustiman
null
null

BANDUNG, (PR).- Sebagai wadah dosen dengan tingkat kepakaran dan jenjang kepangkatan tertinggi, posisi Dewan Guru Besar (DGB) harus semakin dipertegas dan diperkuat dalam kaitannya dengan struktur organisasi universitas (Rektor, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanah). Apalagi DGB Universitas Pendidikan Indonesia selain berfungsi memberikan pertimbangan kepada rektor juga mengemban peran krusial memberikan penyikapan atas isu nasional maupun global.

Demikian benang merah yang mencuat pada Serah Terima Jabatan Ketua DGB UPI dari Prof Fuad Abdul Hamid, MA, Ph.D kepada Prof Dr Karim Suryadi, MSi di Aula Gedung FPEB UPI Jalan Setiabudhi Kota Bandung, Senin 24 Juni 2019. Serah terima disaksikan Rektor UPI Prof Dr Asep Kadarohman, MSi, unsur pimpinan, Sekretaris DGB Prof Dr Kokom Komalasari, serta para guru besar di lingkungan UPI.

Asep Kadarohman mengakui secara kelembagaan, posisi DGB UPI belum sejajara dengan organ universitas lain seperti Rektor, Senat Akademik, dan MWA. Statuta UPI memang masih mengatur demikian, berbeda dengan posisi DGB di beberapa PTNBH yang sudah sejajar, misalnya saja di Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor.

“Namun demikian, tanpa harus mengubah statuta UPI, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan  untuk memperkuat posisi DGB ini. Misalnya saja perpanjangan periode kepengurusan DGB UPI yang saat ini hanya dua tahun menjadi misalnya empat tahun, tanpa mengubah statuta. Periode kepengurusan DGB di beberapa PTNBH rata-rata empat tahun,” ungkap Asep Kadarohman. Saat ini kelembagaan DGB ada di 10 PTNBH.

Ia juga berjanji akan mendorong penguatan peran dan fungsi DGB UPI dengan alokasi anggaran yang lebih fleksibel. “Sepanjang jelas produk dan outcome-nya, saya akan membantu dari aspek pendanaan. Semua ini dilakukan demi memperkuat kontribusi pemikiran para guru besar,” ucapnya.

Dua tahun

Di sisi lain, Fuad Abdul Hamid mengatakan periode kepengurusan DGB UPI yang hanya dua tahun cukup menyulitkan kala menyesuaikan dengan kebutuhan eksternal. Kesepuluh PTNBH memiliki wadah majelis guru besar yang unsur pimpinannya diambil dari ketua DGB yang sudah selesai masa baktinya. “Namun, karena UPI berbeda periodenya, hal ini cukup menyulitkan,” kata Fuad.

Ia mengakui bahwa selama ini peran DGB di lingkungan universitas tidak cukup menonjol dibandingkan unsur lainnya. “Saat saya terpilih sebagai ketua, misalnya, tak ada serah terima semacam ini. Saya bahkan tidak tahu siapa ketua yang saya gantikan,” kata Fuad Abdul Hamid disambut tawa hadirin.

Sementara itu, Karim Suryadi menegaskan ada tiga program utama yang akan dilaksanakan pada awal kepengurusannya. Pertama, memberikan perhatian ada performance para guru besar yang notabene adalah jabatan fungsional tertinggi. “Kedua, ke depan para guru besar ini akan mengisi apa yang disebut sebagai rumah cerdas (expertise home) yang diharapkan menjadi pusat pemikiran universitas,” ujarnya.

Ketiga, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada para guru besar yang purnatugas untuk menyampaikan pidato kehormatan di hadapan para sivitas akademika. “Dengan demikian, diharapkan terjadi proses pewarisan nilai-nilai akademik maupun etik di lingkungan universitas dari para guru besar emeritus terhadap warga kamus,” katanya. ***

Bagikan: