Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 21 ° C

PPDB dengan Sistem Zonasi Tak Akan Dihentikan Meski Banyak Kendala

Dhita Seftiawan
Pendidikan.*/DOK. PR
Pendidikan.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi tak akan dihentikan meski dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih belum lancar.

Kemendikbud juga telah merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB khusus terkait persentasi jalur prestasi.

Revisi dilakukan untuk merespons keluhan masyarakat dan pemerintah daerah yang menilai kuota 5 persen untuk jalur prestasi terlalu kaku. Dalam revisi tersebut ditentukan bahwa kuota untuk jalur prestasi menjadi 5-15 persen.

“Kebijakan zonasi harus terus dilanjutkan. Memang tahun ini belum rapi, tapi saya kira ini cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan ini, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden,” ujar mendikbud Muhadjir Effendy di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.

Sistem zonasi diterapkan pertama kali pada PPDB 2017-2018. Dalam perjalannya, banyak orangtua siswa dan pemerintah daerah yang keberatan dan kebingungan dalam menafsirkan Permendikbud tersebut. Keterbatasan jumlah sekolah negeri dan sebaran guru berkualitas menjadi salah satu argumen orangtua siswa yang menolak sistem zonasi.

PPDB 2019.*/ANTARA

Sebagian besar orangtua siswa merasa sistem zonasi tak memberikan keadilan bagi peserta didik. Label sekolah unggulan dan nonunggulan hingga saat ini masih melekat di benak masyarakat. Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi secara perlahan akan mengatasi permasalahan tersebut.

“Bukan hanya PPDB yang menerapkan sistem zonasi, tetapi juga kami akan merotasi dan meredistribusi guru berbasis zona. Termasuk memetakan ketersediaan jumlah sekolah negeri di seluruh Indonesia. Saya tak bisa memastikan kapan manfaat sistem zonasi ini mulai terlihat dan terasa, bergantung dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah,” katanya.

Keributan PPDB zonasi masih terjadi di hampir semua daerah di antaranya di Jawa Timur. Pemerintah Jatim bahkan sempat menghentikan sementara PPDB karena munculnya desakan dari masyarakat.

Kendati demikian, sejak Permendikbud tersebut direvisi pada Kamis 20 Juni 2019 malam, PPDB di daerah tersebut kembali dibuka.

“Revisi dilakukan setelah ada instruksi dari Presiden langsung,” kata Muhadjir Effendy.

Kenapa baru sekarang?

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai, kisruh PPDB tak perlu terjadi jika ada koordinasi dan komitmen yang kuat antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Pasalnya, PPDB sudah berjalan hampir tiga tahun.

"PPDB ini bukan barang baru, sudah berlaku sejak 3 tahun lalu. Kenapa ributnya sekarang? Jadi terlihat jelas kalau ada orangtua yang teriak itu karena anaknya baru tahun ini masuk sekolah lanjutan, ini artinya karena alasan individu,” ujar Ramli.

Ia mengatakan, sistem zonasi tidak akan menghilangkan jiwa kompetisi antarsiswa. Kompetisi akan bergeser bukan lagi antarsiswa, tetapi antarsekolah. Ia mengakui, mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah unggulan memang susah.

“Tapi bukan berarti tidak bisa. Ini sangat bergantung kebijakan pemda masing-masing. Coba saja kalau ada orangtua yang ribut dan memaksa agar anaknya bisa masuk ke sekolah tertentu (unggulan), silakan kepala daerah umumkan bahwa ia akan kirim semua guru-guru di situ untuk disebar ke sekolah-sekolah pinggiran. Tinggal kepala sekolah dan guru honorer yang tinggal di situ,” ujarnya.***

Bagikan: