Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian cerah, 30 ° C

PPDB Kisruh, Anak Rancaekek Jadi Susah Sekolah ke Kota Bandung

Tim Pikiran Rakyat

SISWA dan orangtua murid harus mengantre panjang saat mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.*/YULIUS SATRIA WIJAYA/ANTARAFOTO
SISWA dan orangtua murid harus mengantre panjang saat mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.*/YULIUS SATRIA WIJAYA/ANTARAFOTO

SOREANG, (PR).- Kekisruhan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dirasakan Yuyun, seorang ibu yang baru saja mendaftarkan anak laki-lakinya ke satu SMA negeri di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ia mengaku sudah berada di sekolah sejak pukul lima pagi demi mendapatkan nomor antrean, kemudian prosesnya baru selesai pada tengah hari.

"Panjang banget antreannya, banyak banget, lama lagi prosesnya," kata Yuyun, yang mengaku tidak bisa melakukan pendaftaran online.

Yuyun menilai sistem zonasi merugikan anaknya, karena menghambat sang anak untuk mendaftar di sekolah-sekolah negeri di Kota Bandung, yang ia pandang lebih berkualitas.

"Jadi terfokus di sini aja... Sementara yang NEM-nya (nilai hasil ujian nasional) tinggi kan kita inginnya pada sekolah di Bandung, mempermudah ke perguruan tinggi," tuturnya kepada BBC News Indonesia.

Menanggupi kekisruhan PPDB, Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang berjalan kisruh di sejumlah daerah.

Wakil ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya akan bertanya sejauh mana PPDB ini telah dipersiapkan.

"Terus yang kedua, sejauh mana evaluasi yang sudah dilakukan terhadap PPDB tahun 2017, 2018. Ketiga, bagaimana kesiapan dan perangkat di lapangan sehingga kebijakan ini tetap dilaksanakan," kata Reni kepada BBC News Indonesia.

Berdasarkan sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan, seleksi penerimaan siswa baru didasarkan pada jarak rumah ke sekolah.

Sekolah negeri harus menerima calon siswa yang tinggal di wilayah yang sama, sebanyak minimal 90 persen dari daya tampung sekolah. Adapun siswa di luar zonasi bisa masuk lewat jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dengan kuota masing-masing maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah.

Mengatasi ketimpangan

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi bertujuan mengatasi ketimpangan pendidikan.

Muhadjir menambhkan, sistem zonasi tidak akan hanya diterapkan pada PPDB, tapi juga kurikulum, sebaran guru, dan kualitas sarana-prasarana. Dalam waktu dekat, Kemendikbud akan menerapkan rotasi guru di dalam zona.

"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona."

"Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis.

Mendikbud juga menyampaikan bahwa penetapan zona prinsipnya fleksibel dan melampaui batas-batas wilayah administratif. Jika terdapat kendala akses atau daya tampung sekolah tidak cukup, zona bisa diperlebar sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Mendikbud mengajak orangtua untuk mengubah pola pikir sekolah unggulan dan non-unggulan. Sekolah, kata Mendikbud, harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali.

Namun Reni Marlinawati menilai, ada orangtua yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi lantaran kualitas semua sekolah negeri di daerah belum sama - sehingga orang tua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah "unggulan".

Reni menilai, penyaluran bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah selama ini belum merata.

"Kadang-kadang dinas ini hanya membantu sekolah itu-itu saja setiap tahun, padahal sudah bagus; sementara sekolah negeri yang satunya tidak pernah dibantu-bantu. Jadi sebenarnya itu dulu yang perlu diselesaikan, jadi tidak ada disparitas mutu sekolah," ujar Reni.***

Bagikan: