Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Umumnya berawan, 20 ° C

Ombudsman: Banyak Masyarakat Salah Paham PPDB Zonasi

Siska Nirmala
PETUGAS melayani orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019, di SMAN 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Rabu, 19 Juni 2019. Proses entry data terhambat dan tidak diteruskan karena sistem mengalami gangguan.*/ADE BAYU INDRA/PR
PETUGAS melayani orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019, di SMAN 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Rabu, 19 Juni 2019. Proses entry data terhambat dan tidak diteruskan karena sistem mengalami gangguan.*/ADE BAYU INDRA/PR

JAKARTA, (PR).- Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy mengatakan banyak masyarakat yang salah paham terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sehingga mengakibatkan terjadinya antrean yang panjang.

"Ada antrean yang menimbulkan kekisruhan. Hal itu disebabkan kesalahpahaman masyarakat seolah-olah siapa yang paling duluan membawa berkas ke sekolah diterima," ujar Suaedy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Ombudsman sangat menyesalkan terjadi kesalahpahaman itu. Pendaftaran seharusnya telah dilakukan melalui sistem daring dan telah diatur zonasinya. Sementara berkas calon siswa dibawa ke sekolah dalam rangka verifikasi data, bukan untuk pendaftaran siapa yang duluan.

Dia juga menambahkan, mentalitas masyarakat dalam memilih sekolah favorit masih sangat kuat, sehingga pemerintah secara keseluruhan khususnya Kemendikbud dan Kemendagri agar bekerja sama dalam memberikan pengertian pada masyarakat.

"Mentalitas favoritisme itu disebabkan karena kurangnya penyebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh Indonesia, sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan anaknya," katanya menambahkan.

PPDB 2019.*/ANTARA

Ombudsman mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan, namun pemerintah perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih konkret di Tanah Air. Pemerintah pusat juga secara keseluruhan, perlu bekerja sama lebih koordinatif dengan pemerintah daerah dalam usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan.

Suaedy menambahkan, Kemendikbud telah melakukan sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraan PPDB 2019 dengan diterbitkannya aturan enam bulan sebelumnya, dan juga menampung aspirasi dari daerah.

Namun dia menilai ada beberapa kelemahan yakni kurang gencarnya sosialisasi aturan PPDB sistem zonasi itu. Kemendikbud juga kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi , sehingga beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem itu.

Kemendikbud juga, kata dia, seharusnya tegas dalam menegakkan aturan, tapi juga harus komunikatif dengan masyarakat, sehingga tujuan baik sistem itu bisa dipahami pemerintah daerah dan masyarakat.***

Bagikan: