Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Sebagian cerah, 25.9 ° C

Soal PPDB, DPR Imbau Kemendikbud Beri Kelonggaran pada Pemda

Dhita Seftiawan
ILUSTRASI PPDB.*/DOK. PIKIRAN-RAKYAT
ILUSTRASI PPDB.*/DOK. PIKIRAN-RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah dalam menerapkan persentase kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Pasalnya, dengan mematok minimal 90% kursi dari total kuota setiap sekolah untuk zonasi sangat merugikan anak didik.

Kebijakan minimal 90% tersebut mengacu kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur. Selain zonasi dengan kuota minimal 90%, juga ada jalur prestasi dengan kuota maksimal 5% dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5%.

Kuota zonasi 90% sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu, dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai, aturan kuota tersebut terlalu kaku sehingga menafikan kondisi sekolah yang belum merata di seluruh Indonesia.

Banyak daerah yang belum siap karena sebaran guru berkualitas, sarana prasarana, dan daya tampung sekolah negeri. Penerapan sistem zonasi dengan aturan kaku seperti ini berpotensi merugikan peserta didik. Angka-angka ini bagusnya dibuat range, bukan 90 persen. Tapi katakanlah 87-91 persen,” ujar Ferdiansyah di Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.

Ia meminta, teknis pelaksanaan sistem zonasi dirumuskan kembali agar tidak merugikan masyarakat. Menurut dia, Kemendikbud juga kurang masif dan gencar dalam melakukan sosialisasi aturan PPDB berbasis zonasi.

”Indonesia ini dinamis. Artinya disesuaikan dengan kondisi daerah, asalkan Pemda bisa mempertanggungjawabkannya. Harus ada peta jalan dan bertahap, itu kuncinya," katanya.

Kendati masih menuai beragam masalah, Ferdiansyah menilai PPDB berbasis zonasi memiliki semangat baru yang positif. Menurut dia, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus ditunjang terlebih dahulu oleh sarana dan prasarana yang memadai secara merata.

"Sebenarnya PPDB ini dilihat dari tujuannya sangat baik, tapi lagi-lagi di Indonesia ini kondisinya tidak dapat disamaratakan,” ujarnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah harus terus menyosialisasikan serta memperbarui ke website resmi PPDB apabila ada pembaharuan informasi. Ia mengimbau, para guru untuk tetap memerhatikan keamanan di lingkungan sekolah tetap kondusif walaupun pendaftar membeludak.

Pada hari pertama pendaftaran Senin (17/6/2019), masyarakat  mengantre sejak subuh di beberapa sekolah tujuan di Jawa Barat. Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2019/2020 akan dibuka hingga 22 Juni nanti dan pengumuman hasilnya pada tanggal 29 Juni 2019. ***

Bagikan: