Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Langit umumnya cerah, 19.2 ° C

Ombudsman Terima 24 Pengaduan Terkait PPDB  SD dan SMP

Catur Ratna Wulandari

BANDUNG, (PR).- Ombudsman RI Perwakilan Jabar menerima 24 pengaduan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Pengaduan itu lantaran adanya ketidaksinkronan dalam melaksanakan aturan PPDB.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jabar Sartika Dewi mengatakan, 24 laporan itu didominasi pengaduan PPDB tingkat SMP. Hanya sekitar 10 persen pengaduan tingkat SD.

Sartika menjelaskan, pengaduan terbanyak terkait penafsiran berbeda Perwal PPDB oleh operator, atau dalam hal ini sekolah.

Misalnya saja, calon siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi. Saat mendaftar operator memasukkan dengan skor kategori kejuaraan. Namun saat verifikasi, dikoreksi menjadi skor kategori penghargaan. Lantaran skor lebih kecil, pendaftar jadi tidak diterima.

"Karena sekarang sudah tidak bisa cabut berkas, jadi tidak diterima," ujarnya usai pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Jabar dengan Sekda Kota Bandung di Balai Kota, Senin 17 Juni 2019.

Di sisi lain, Ombudsman mengapresiasi sistem yang tak lagi memungkinkan cabut berkas yang seharusnya memberi ketenangan bagi orangtua. Meski begitu, Sartika mengatakan, harus dibarengi dengan kapasitas dan kapabilitas operatornya.

Pengaduan lain terkait calon siswa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar namun tak bisa mendaftar di jalur RMP (Rentan Melanjutkan Pendidikan) karena tidak terdata di Dinas Sosial. Padahal seharusmya KIP sudah menjadi bukti calon siswa membutuhkan bantuan pemerintah. Saat diurus, waktu pendaftaran sudah habis. Sehingga ia tak bisa ikut jalur zonasi karena tidak memungkinkan, jalur RMP pun tidak bisa.

"Kita sepakat RMP tahun 2016 jadi persoalan. Tapi tidak bisa menafikan data harus diupdate dan diupgrade. Kondisi ekonomi seseorang tidak stagnan, bisa meningkat atau menurun," tuturnya.

Usia belum genap

Pengaduan di tingkat SD berkaitan dengan usia calon siswa yang belum genap 7 tahun, kurang satu, atau dua bulan. Sartika mengatakan, hal ini sebenarnya sudah diatur bisa daftar pada 17-18 Juni ke sekolah yang kuotanya masih belum terpenuhi.

"Tapi dianggap 17-18 Juni ini sebagai waktu melobi (agar diterima). Padahal itu hanya waktu pendaftaran SDN saja yang masih kosong. Sementara untuk SMP itu daftar ulang," tuturnya.

Pengaduan tersebut, kata Sartika, seharusnya bisa diselesaikan di unit pelaksana. Namun karena kurang informasi sehingga laporan tidak terselesaikan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lestoto mengatakan, Ombudsman menggunakan Reaksi Cepat Ombudsman agar pengaduan cepat terselesaikan. Ombudsman menyampaikan langsung ke Wali Kota, tidak cukup hanya Kepala Dinas Pendidikan agar pimpinan bisa melihat langsung dan memberi penilaian ke dinas terkait.

Ombudsman memberi penekanan pada kecepatan dan ketepatan Disdik dan sekolah dalam menyelesaikan keluhan dan pengaduan. "Laporan yang kami terima, seharusnya selesai di Disdik tetapi malah tidak selesai," katanya.

Pengaduan yang diterima Ombudsman, kata Haneda, bukan hal baru. Pengaduan itu berulang dari tahun-tahun sebelumnya.

Sartika menambahkan, dalam menyelesaikan pengaduan, Pemkot harus berpegang pada Perwal dan Permendikbud. "Apapun nanti, ada demo yang memaksa anak masuk tapi tidak memungkinkan sistem, jangan dilakukan. Sekali dilakukan akan muncul lainnya. Kalau diikuti akan jadi bumerang sendiri," tuturnya.

Selanjutnya Ombudsman masih akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyamakan data dan klarifikasi sebelum menilai adanya maladminsitrasi atau tidak.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari mengatakan, penjelasan tertulis akan disampaikan ke Ombudsman besok, Selasa 18 Juni 2019.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan juga menerima pengaduan yang langsung disampaikan kepada dinas. "Bukan kami tidak merespons pengaduan ke Ombudsman," katanya.

Mia memahami, kebijakan PPDB ini tidak bisa memuaskan semua orang mengingat daya tampung yang terbatas. ***

Bagikan: