Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 20.2 ° C

PPDB SMA/SMK Jawa Barat Harus Tampilkan Data Real Time Bila Tidak Ingin Timbulkan Kecurigaan

Dewiyatini
ILUSTRASI PPDB daring.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI PPDB daring.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG, (PR).- Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat meminta panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2019 dibuka secara transparan atau real time. Artinya, data peserta didik yang sudah mendaftar ke SMA/SMK negeri di Jawa Barat harus terpampang di sistem hari itu juga.

"Ini adalah prinsip keterbukaan informasi bagi masyarakat," ucap Ketua KIP Jabar, Dan Santriana, seusai diskusi publik persiapan PPDB Jabar di Hotel Holiday Inn, Jalan Dr. Djundjunan, Rabu, 12 Juni 2019.

Dan Santriana mengatakan, panitia PPDB tidak boleh menunda proses memasukkan data calon peserta didik. Dan Satriana menyebutkan, data harus dimasukkan dan dipampang di laman resmi PPDB.

"Penundaan ini justru akan membuat calon peserta didik dan orang tuanya resah. Bahkan bisa memancing kecurigaan," ucapnya.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jabar, Haneda Sri Lastoto, mengatakan, transparansi ini akan memberikan kepastian bagi calon peserta didik. Selain itu, keterbukaan informasi itu merupakan bagian dari pengawasan.

Haneda menyebutkan, input data secara real time itu harus dilakukan sesuai namanya. Panitia PPDB tidak boleh menunda input data.

Ia juga menyoroti cara menentukan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah tujuan. Di sistem, tidak tercantum alamat siswa, namun yang ada hanya ukuran jarak. Sehingga, pihak pemantau sulit mengecek kebenaran jarak yang dimasukkan di sistem.

Pengamat pendidikan dari UPI, Cecep Darmawan, mengatakan, penundaan input data real time hanya akan menimbulkan konflik di masyarakat. Cecep menambahkan, hal itu akan membuat masyarakat bisa curiga terhadap sistem yang digunakan.

"Kalau seperti ini, ada kesan ditutup-tutupi dari pelaksanaan PPDB," ujarnya.

ILUSTRASI penerimaan peserta didik baru (PPDB).*/DOK. PRFM

Sekolah umumkan kapasitas sehingga masyarakat bisa menghitung peluangnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika, mengatakan, ada perubahan zonasi dari 90 zona menjadi 81 zona. Beberapa kota hanya menetapkan satu zona.

Dewi menuturkan, pihak sekolah juga harus mengumumkan kapasitas sekolah. Dengan demikian, orang tua akan mampu berhitung peluang anaknya diterima atau tidak di sekolah tujuan.

Dibritakan sebelumnya, Pemprov Jabar berencana tidak menampilkan data real time dengan alasan tidak membuat masyarakat resah. Hal itu pun untuk menghindari pencabutan berkas di tengah proses PPDB.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Jabar, Yesa Sarwedi Hami Seno, mengatakan, saat data ditampilkan real time, orang tua dan calon peserta didik tidak tenang. Apalagi ketika melihat posisinya sebagai pendaftar bisa melorot ke bawah karena ada pendaftar baru yang menyodok ke atas.

Saat itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika, mengatakan, setelah mendaftar, nama calon siswa sudah tercantum di dalam sistem. "Jadi tidak ada cabut-mencabut (berkas)," ujarnya.***

Bagikan: