Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Menristekdikti: Mahasiswa Jangan Memprovokasi dan Terprovokasi

Dhita Seftiawan
PRAJURIT Yonif Para Raider 305/Tengkorak Brigif 17/Kostrad melakukan latihan fast roping saat apel pengamanan di Lapangan Monas, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019. Prajurit TNI dari berbagai kesatuan akan disebar ke sejumlah titik dan objek vital di Jakarta guna membantu pengamanan Ibu Kota saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu 22 Mei 2019.*/ANTARA
PRAJURIT Yonif Para Raider 305/Tengkorak Brigif 17/Kostrad melakukan latihan fast roping saat apel pengamanan di Lapangan Monas, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019. Prajurit TNI dari berbagai kesatuan akan disebar ke sejumlah titik dan objek vital di Jakarta guna membantu pengamanan Ibu Kota saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu 22 Mei 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir berharap mahasiswa tak terprovokasi atau memprovokasi aksi demonstrasi “Kedaulatan Rakyat” yang rencananya akan digelar di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Aksi tersebut diperkirakan akan menggalang ribuan orang dari berbagai golongan yang sepakat menolak hasil penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilu Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024.

Nasir bahkan mengeluarkan instruksi kepada semua rektor untuk mencegah mahasiswa turut berdemonstrasi. Aktivitas perkuliahan pun tak akan diliburkan pada hari tersebut. Menurut dia, mahasiswa sebaiknya mendorong pengolahan hasil rekapitulasi suara resmi KPU untuk mengambil langkah hukum daripada mencoba mendelegetimasi hasil Pemilu dengan berdemonstrasi.

“Saya sudah meminta kepada semua rektor untuk memantau betul pergerakan mahasiswanya. Mahasiswa cukup melakukan aktivitas di dalam kampus saja. Selama ini prosedur pelaksanaan Pemilu sudah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Tidak perlu lagi turun berdemonstrasi, kalau menolak hasil dari KPU silakan gugat melalu jalur hukum yang disediakan,” kata Nasir setelah bertemu Kelompok Cipayung Plus di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

Ia menegaskan, mahasiswa jangan melakukan tindakan melawan hukum dan inkonstitusional. Menurut dia, jika ada mahasiswa yang memprovokasi massa aksi, maka pihak kampus akan menjatuhkan hukuman. Ia berharap, aksi “Kedaulatan Rakyat” nanti bisa berjalan damai, aman dan saling menghormati antargolongan.

“Serahkan semuanya pada KPU. Oleh karena itu, saya berharap jangan sampai di Pemilu akhirnya ada yang tersakiti di antara kita. Di dalam pemilu menang dan kalah itu hal biasa. Bagi yang menang, tidak jumawa sebagai pemenang. Yang kalah jangan merasa rendah diri. Mari kita bangun Indonesia ke depan untuk menjadi lebih baik,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Nasir mengundang para ketua umum organisasi mahasiswa. Yakni, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmabuddhi), serta Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Nasir menuturkan, mahasiswa tetap dapat mengawasi Pemilu dengan cara melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019 sesuai dengan prosedur hukum, yaitu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).***

Bagikan: