Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Umumnya berawan, 25.5 ° C

BEM se-Bandung Raya Tuntut Penyelenggara Pemilu Jamin Kesejahteraan Anggota KPPS

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI pejuang demokrasi.*/ ANTARA
ILUSTRASI pejuang demokrasi.*/ ANTARA

BANDUNG, (PR).- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya menuntut seluruh penyelenggara Pemilu menjamin kesejahteraan dan keselamatan anggota KPPS yang menjadi korban selama penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Mahasiswa juga meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2018 tentang KPPS.

Hal tersebut menjadi sikap BEM beberapa universitas di Bandung Raya menyikapi pelaksanaan Pemilu 2019. Selain dua hal itu, terdapat lima poin lainnya yang menjadi sorotan BEM se-Bandung Raya yang dirilis pada Rabu 15 Mei 2019.

BEM mengimbau seluruh masyarakat bijaksana menentukan sikap dan ikut serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mereka menuntut elit politik untuk bersikap bijaksana menyikapi dinamika politik yang berlangsung.

Mahasiswa mendukung lembaga pers dapat mengakses informasi dan menyebarluaskan informasi kepada publik sesuai data dan fakta seperti yang diatur dalam UUPers Tahun 1999 bab 2 pasal 6. Mereka mengimbau seluruh mahasiswa untuk berperan aktif mengharmoniskan kondisi bangsa.

Oki Reval Julianda dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati mengatakan, pernyataan sikap BEM ini menyusul penyelenggaraan Pemilu yang menuai berbagai persoalan. Mulai dari instrumen pemilihan yang banyak dikritik, sampai banyaknya petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia.

"Kejadian ini dapat dikategorikan sebagai bencana kemanusiaan, banyak hal yang harus dievaluasi," katanya.

Evaluasi menyeluruh

Proses politik yang berlangsung telah menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia sendiri. "Caci maki dan dan tuduh menuduh seakan jadi hal lumrah yang terjadi di bangsa ini pada penyelenggaraan pemilu ini," tuturnya.

Oleh karenanya, kata dia, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Baik oleh pemerintah, lembaga pembuat peraturan, sampai masyarakat sendiri.

Ia mengatakan, beban kerja yang tinggi dan berbagai tantangan, juga ancaman yang diterima oleh KPPS harus bisa membuka hati para elit politik untuk menghormati proses yang sedang mereka kerjakan.

"Perhatian khusus harus diberikan kepada petugas KPPS dan jaminan-jaminan keselamatan serta penanggulangan biaya kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan harus diberikan pemerintah melalui instansi terkait di bawahnya," tuturnya.

BEM se-Bandung Raya menilai, pada Pemilu kali ini terdapat celah terjadinya adu doma lewat benturan ideologi, seperti membenturkan antara keislaman dan kebangsaan, isu PKI dan khilafah. Hal-hal itu harus menjadi refleksi kondisi bangsa setelah pelaksanaan Pemilu 2019. Untuk itu, semua elemen bangsa harus menjaga persatuan dan kesatuan.

"Persatuan bangsa bukan hanya semboyan, namun harus sama-sama kita laksanakan. Pancasila bukan jargon, namun harus didaulatkan dan dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Jika Pancasila berdaulat, maka bangsa akan selamat," tuturnya.***

Bagikan: