Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Umumnya berawan, 28 ° C

Pemkot Bandung Cairkan Honor Guru Non-PNS yang Sesuai Kualifikasi Sebelum 25 Mei 2019

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI guru honorer.*/DOK. PR
ILUSTRASI guru honorer.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung akan mencairkan honorarium peningkatan mutu guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) non-PNS yang memenuhi syarat serta sudah divalidasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sementara, bagi yang tidak memenuhi kualifikasi, honorariumnya akan diusulkan di APBD Perubahan 2019 dengan nominal yang lebih kecil.

Keputusan itu diambil setelah Dinas Pendidikan bertemu dengan organisasi guru dan TAS honorer di Kantor Disdik Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Selasa, 14 Mei 2019. "Untuk yang sudah tervalidasi akan dicairkan segera, sekitar 9000-an sudah memenuhi kualifikasi Dapodik. (Dicairkan) Sebelum 25 Mei 2019 karena masa kerja kita sampai tanggal itu sebelum cuti bersama," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Mia Rumiasari, setelah pertemuan.

Sementara, kata dia, bagi yang belum memenuhi syarat akan diusulkan pada APBD Perubahan 2019. "Besarannya akan berbeda karena nomenklatur berbeda, tidak sesuai kualifikasi," katanya.

Ia mengatakan, data hingga 14 Mei 2019, guru dan TAS honorer yang tidak memenuhi kualifikasi mencapai 1.228 orang. Pemerintah belum bisa memastikan bagaimana mekanisme penghitungan besaran yang akan dibayarkan untuk yang tidak memenuhi syarat. Salah satu wacananya adalah dengan menghitung sesuai jumlah jam mengajar tatap muka di kelas.

Ia mengakui bahwa keputusan itu tidak disepakati seluruh organisasi yang hadir. Namun, keputusan itu sudah disetujui sebagian besar yang hadir. "Sudah kuorum," ujarnya.

Mia menyatakan, kualifikasi agar guru honorer bisa mendapat honorarium sebesar UMK sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018. Aturannya adalah mempunyai NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan mengajar tatap muka minimal 24 jam dalam seminggu.

Aturan itu kemudian dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS. Menurut aturan itu, honorarium diberikan kepada guru non-PNS salah satunya dengan melihat pendidikan terakhir.

Untuk sekolah negeri, kualifikasi minimal berpendidikan S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran bagi guru SD dan SMP. Bagi guru PAUD formal, minimal S1 atau D4 PAUD, sedangkan bagi PAUD non formal, minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Bagi TAS yang bukan ASN, setidaknya harus berpendidikan SMA atau sederajat.

Selain itu, Guru dan TAS non-PNS di PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, harus mempunyai masa kerja minimal dua tahun dan terdata pada sekolah induk dalam Dapodik. Guru non-PNS harus mengajar setidaknya 24 jam per minggu dengan beban kerja 37,5 jam per minggu. Sementara bagi TAS non-PNS harus melaksanakan jam kerja selama 37,5 jam per minggu.

Dalam Perwal itu, besaran honorarium yang diterima guru honorer dibagi menjadi tiga kualifikasi. Paling besar menerima setara UMK atau sekitar Rp3,1 juta, kemudian ada yang menerima Rp1,5 juta dan Rp750 ribu. Sementara bagi TAS non-PNS dibagi menjadi dua kualifikasi. Paling besar menerima Rp1,5 juta dan lainnya menerima Rp1 juta.

Untuk pemberian honorarium ini, Pemkot telah menganggarkan dana Rp167 miliar. Mia mengatakan, jika tidak terserap seluruhnya, akan disalurkan untuk guru dan TAS honorer yang tidak sesuai kualifikasi di APBD Perubahan nanti.

GURU Honorer.*/DOK. PR

Beberapa organisasi mengkritik keputusan Pemkot

Keputusan Pemkot Bandung ini belum diterima oleh semua organisasi. Ketua Asosiasi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung, Iman Supriatna, masih berharap 1.200 orang yang tak memenuhi kualifikasi itu tetap bisa diakomodasi tahun ini.

"Harusnya semua tahun ini, Lebarannya saja tahun ini," katanya. Untuk itu organisasinya masih akan berembug untuk mengambil sikap.

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), Yanyan Herdiyan, juga belum sepakat dengan keputusan ini. Ia mengatakan, penganggaran di APBD Perubahan sudah pasti nominal tidak akan sama. "Ada kerugian karena yang dihitung hanya Julu sampai Desember. Sementara lainnya dihitung satu tahun," katanya.

Ia juga mengkritik data yang tidak sesuai. Menurutnya, ada guru dan TAS honorer yang sedang menempuh pendidikan, tetapi belum terdata. Ia juga menyayangkan tak adanya pengumuman sebelumnya atas pemberlakuan aturan ini.***

Bagikan: