Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Umumnya cerah, 17.3 ° C

Sejumlah Dosen Gugat Penunjukan Plt. Rektor Unpad

Catur Ratna Wulandari
DOSEN Fakultas Hukum Unpad Indra Prawira menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers terkait pemilihan Rektor Unpad oleh Majelis Wali Amanat Unpad di Gedung Sri Soemantri, Jalan Imam Bonjol, Kota Bandung, Senin 15 April 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR
DOSEN Fakultas Hukum Unpad Indra Prawira menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers terkait pemilihan Rektor Unpad oleh Majelis Wali Amanat Unpad di Gedung Sri Soemantri, Jalan Imam Bonjol, Kota Bandung, Senin 15 April 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Para dosen dari berbagai fakultas di Unpad (Unoversitas Padjadjaran) menggelar jumpa pers menyikapi keputusan Rapat Pleno MWA. Mereka tetap pada pendiriannya untuk menggugat penunjukan Plt. Rektor Unpad.

"Penunjukan ini sudah di luar kewenangan menteri. Mari bertanya pada pengadilan, mana yang berdiri di atas hukum dan mana yang melanggar hukum," kata dosen Fakultas Hukum Unpad Bilal Dewansyah, Senin 15 April 2019.

Pakar hukum Unpad Indra Perwira mengungkapkan kekecewaannya atas putusan MWA. Dia menilai, MWA justru mengikuti perintah menteri dan meminta ditetapkan Plt.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menunjuk Rina Indiastuti sebagai Pelaksana Tugas Rektor Unpad hingga 6 bulan ke depan.

RINA Indiastuti/UNPAD

Rina Indiastuti merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Rina Indiastuti mengatakan, dia mendapat tugas melalui Surat Keputusan Menristekdikti Nomor T/21/M/KP.03.00/2019 yang diterbitkan 15 April 2019. Dalam mengemban tugas tersebut, dia diberi kewenangan menandatangani ijazah dan menjadi exofficio anggota Majelis Wali Amanat Unpad.

Bersifat barbar

Menurut statuta, pengambilalihan oleh Menristekdikti hanya bilakukan jika ada konflik antara rektor dan Senat Akademik yang tak bisa diselesaikan MWA.

"Itu sewenang-wenang, barbar. Kalau tidak ada hukumnya, ya tidak beradab," kata Indra Perwira di di Gedung Sri Soemantri, Jalan Imam Bonjol, Kota Bandung, Senin.

Ia juga menilai, MWA sengaja membuat keputusan di penghujung waktu. Pertanggungjawaban rektor bahkan dilakukan pada hari terakhir masa jabatan. MWA cenderung mengulur waktu seolah menjadi alasan penunjukan Plt.

"Ini tidak membangun good governance seperti yang selama ini dibilang," ujarnya.

KAMPUS Unpad Bandung.*/DOK. PR

Kewenangan Plt. juga terbatas. Akan ada keberatan dari mahasiswa jika ijazah ditandatangani Plt. rektor. "Atau mereka harus menunggu sampai ada rektor baru, bagaimana nasibnya," katanya.

Status calon rektor yang ada juga tak dijelaskan bagaimana nasib selanjutnya. "Itu kesalahan besar," ujarnya.

Beri saran, bukan putusan

Guru Besar Hukum Unpad Susi Dwi Harijanti mengatakan, surat menteri yang jadi dasar MWA tak punya kekuatan hukum.

"Seharusnya permintaan menteri itu dilihat sebagai kementerian memberi saran, bukan putusan. Ini bentuk intervensi," katanya.

Ia menilai, selama ini Ketua MWA kerap memposisikan diri sebagai atasan. Misalnya dengan tidak menandatangani undangan rapat pleno dan tidak hadir rapat. "Sehingga terjadi penundaan yang tak bisa dijustifikasi," katanya.

Aturan MWA yang dianggap kurang sempurna seharusnya tidak berlaku surut. Aturan baru dilaksanakan untuk pemilihan selanjutnya.

Terkait adanya kabar permintaan uang kepada calon rektor, Indra Perwira mengaku pernah mendengar hal itu dsari salah seorang calon rektor. Ia menyarankan untuk mengabaikan permintaan itu.

"Kalau itu terbukti, kepercayaan publik tidak akan ada lagi. Kampus ini benteng terakhir penjaga moral," katanya.

Indra Periwa mengatakan, perlu ada pertanggungjawaban publik atas kinerja MWA. "Kalau saya anggota MWA, sudah gagal, saya akan mundur," ujarnya.***

Bagikan: