Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 28.6 ° C

Calon Rektor Unpad Siap Gugat MWA Soal Pengulangan Pemilihan Rektor

Catur Ratna Wulandari
PEMILIHAN rektor Unpad/DOK. PR
PEMILIHAN rektor Unpad/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Calon Rektor Unpad (Universitas Padjadjaran) Atip Latipulhayat menyiapkan gugatan atas keputusan Majelis Wali Amanat atau MWA yang mengulang proses pemilihan rektor. Penundaan pemilihan sampai keputusan pengulangan proses pemilihan telah mengabaikan kepastian hukum.

Atip Latipulhayat yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Unpad mengatakan, keputusan Rapat Pleno MWA pada Sabtu 13 April 2019 lalu sama sekali tak membahas soal status dua calon rektor lainnya.

MWA hanya mempersoalkan satu calon rektor, tetapi memutuskan pemilihan diulang seperti yang diinginkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Ibarat bermain bola, satu pemain kena kartu merah, tapi semua pemain harus dibubarkan juga," kata Atip Latipulhayat di Gedung Sri Soemantri, Jalan Imam Bonjol, Kota Bandung, Senin 15 April 2019.

Ia mengatakan, gugatan dipersiapkan sambil menunggu surat resmi dari MWA untuk mengetahui pertimbangan dan rujukan hukumnya.

Unpad.*/DOK. PR

Atip Latipulhayat mengaku, sejak Rapat Pleno 27 Oktober 2018, ia sama sekali tak pernah mendapat informasi baik jadwal maupun kelanjutan pemilihan rektor. Menurut dia, proses yang tertunda lama telah mengabaikan prinsip kepastian hukum.

"Saya menggugat bukan karena saya tidak jadi rektor. Saya sudah biasa ikut kompetisi, menang-kalah itu biasa. Jadi rektor itu garis tangan, tapi yang terjadi (pemilihan rektor) ini kompetisi campur tangan," tuturnya.

Sebagai guru besar ilmu hukum, Atip Latipulhayat melihat pelanggaran hukum yang dilakukan MWA. Terakhir, keputusan MWA yang menjadikan Surat Menristekdikti tanggal 10 April 2019 sebagai acuan, padahal sebagai PTNBH, seharusnya MWA hanya tunduk pada statuta yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Menristekdikti tak punya kewenangan untuk memerintahkan MWA mengubah aturan dan mengulang pemilihan rektor.

"Apa yang dimaksud mengulang itu? Apakah mengulang dari delapan atau dari awal lagi? Saya mempertanyakan itu," katanya.

Pada PTNBH, kata dia, kewenangan Menristekdikti dalam pemilihan rektor hanya hak suara 35 persen. Dia tak punya kewenangan memberi instruksi atau perintah.

Dalam putusan itu tak dijelaskan status calon rektor yang ada. Padahal, tiga calon rektor adalah hasil Rapat Pleno MWA. Atip Latipulhayat telah mengikuti semua syarat yang ditetapkan MWA. Ia perlu penjelasan mengapa proses harus diulang. "Ini pelanggaran hukum yang telanjang," ujarnya.

Proses pemilihan yang berlarut-larut tanpa kepastian hingga adanya Pelaksana Tugas Rektor, menurut dia, merupakan situasi darurat yang telah direncanakan. "Kalau di persidangan, bisa dianggap obstacle of justice," katanya.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menunjuk Rina Indiastuti sebagai Pelaksana Tugas Rektor Unpad hingga 6 bulan ke depan.

RINA Indiastuti/UNPAD

Rina Indiastuti merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Rina Indiastuti mengatakan, dia mendapat tugas melalui Surat Keputusan Menristekdikti Nomor T/21/M/KP.03.00/2019 yang diterbitkan 15 April 2019. Dalam mengemban tugas tersebut, dia diberi kewenangan menandatangani ijazah dan menjadi exofficio anggota Majelis Wali Amanat Unpad. 

Jika nanti MWA menyatakan calon rektor yang ada bisa mengikuti pemilihan lagi, Atip Latipulhayat tegas menolaknya. Sebab menurut dia, keputusan MWA saat ini menunjukkan bahwa mereka tak mau memilih rektor dari calon yang sudah ada.

Ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Anggota tim kuasa hukum Atip Latipulhayat, Rendy Anggara Putra mengatakan, gugatan yang akan diajukan ada dua yaitu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan perdata.

Gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian materi dan immateri atas proses yang tak pasti ini. "Kerugiannya ditangung renteng semua anggota MWA," katanya.

Rendy mengatakan, sebagai Guru Besar, Atip Latipulhayat punya aktivitas untuk berbicara di forum-forum akademis baik di dalam maupun luar negeri. Namun aktivitas itu jadi terganggu karena proses yang tak jelas kapan akan berakhir.

Atip Latipulhayat mengatakan, ia seharusnya menghadiri pertemuan kelompok kerja ahli hukum berkenaan pemanfaatan sumber daya di luar angkasa di Leiden, Belanda pada 15-17 April. Panita meminta kepastian kehadirannya sejak akhir tahun lalu. Atip Latipulhayat tak kunjung bisa memberi kepastian karena proses pilrek yang tak jelas. Ia akhirnya batal berangkat karena Rapat Pleno 29 Maret yang direncanakan akan memilih rektor baru gagal terwujud.

Ia menegaskan, gugatan yang ia susun bukan upaya untuk mempermalukan Unpad. "Harus dibalik, saya ingin menuntut siapa yang membuat institusi ini terhina. Saya justru ingin mengangkat marwah Unpad," ujarnya.

Menunggu tindakan MWA

Sementara itu, calon rektor Aldrin Herwany mengatakan, dia masih menunggu surat resmi dari MWA kepada calon rektor. Surat itu yang akan menjadi acuan sikapnya. "Kita semua belum tahu, calon rektor ini statusnya bagaimana," katanya.

Ia merasakan keprihatinan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Unpad karena proses pemilihan rektor yang berjalan hampir setahun ini belum juga selesai.

"Tapi saya harus menunggu surat resmi MWA ke calon rektor untuk menentukan sikap saya ke depan," ujarnya.

Sebagai warga Unpad, Aldrin Herwany berharap pemilihan rektor cepat selesai tanpa ada persoalan-persoalan yang mengganggu institusi di kemudian hari.

"Prioritas saya adalah mendorong semua pihak menyelesaikan proses pemilihan rektor dengan adil dan damai. Bukan berkonflik dengan siapapun. Mari sama-sama selamatkan Unpad, kampus kebanggaan Jawa Barat," tuturnya.

Calon rektor Obsatar Sinaga tak memberi jawaban saat dimintai tanggapan atas keputusan MWA.***

Bagikan: