Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Langit umumnya cerah, 21.7 ° C

2.700 Dokter Muda Tuntut Dapatkan Ijazah

Dhita Seftiawan
FOTO ilustrasi dokter muda.*/DOK. KABAR BANTEN
FOTO ilustrasi dokter muda.*/DOK. KABAR BANTEN

JAKARTA, (PR).- Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) menuntut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencabut surat edaran Nomor 598/E.E3/DT/2014. Pasalnya, surat edaran tersebut kerap dijadikan pegangan oleh fakultas kedokteran di seluruh Indonesia untuk menahan ijazah para sarjana kedokteran yang belum lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD).

Juru Bicara PDMI Haswan menuturkan, akibat dari surat edaran tersebut, saat ini ada 2.700 sarjana kedokteran yang sudah diwisuda tapi belum mengantongi ijazah. Menurut dia, sebelum surat edaran tersebut terbit, seorang sarjana kedokteran langsung mendapatkan ijazah setelah diwisuda meskipun belum lulus UKMPPD.

“Padahal ijazah merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun yang menyelesaikan pendidikan di institusi pendidikan. Langkah Kemenristekdikti dalam menahan ijazah para lulusan Fakultas Kedokteran tidak punya dasar yang kuat,” ujar Haswan di Jakarta, Jumat 12 April 2019.

Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2017, ditegaskan bahwa uji kompetensi bukan merupakan syarat untuk diterbitkannya ijazah. Uji kompetensi hanya syarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang dalam dunia kedokteran diampu oleh kolegium.

Dengan demikian, kata Haswan, surat edaran tersebut tidak bisa menjadi acuan hukum untuk menahan ijazah para sarjana kedokteran. Ia mengklaim, tertahannya ijazah menyebabkan banyak lulusan fakultas kedokteran tak bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di luar jurusan dokter spesialis.

“Kami juga mengalami kerugian ekonomi karena harus terus membayar SPP meskipun sudah tidak lagi kuliah. Ini bukan hanya pemerasan tapi juga pencurian yang mengatasnamakan negara melalui panitia UKMPPD,” katanya.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengklaim, penahanan ijazah sudah sesuai aturan yang tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut dia, kedokteran merupakan pendidikan profesi yang menyaratkan uji kompetensi sebelum mahasiswa lulusan menerima ijazah dari kampus.

“Kecuali pendidikan akademik begitu selesai kuliah dapat ijazah. Kalau profesi, diakhiri uji kompetensi. Kalau uji kompetensi sudah lulus, baru dapat ijazah,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi juga ditegaskan ijazah untuk mahasiswa lulusan kedokteran baru diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan uji kompetensi.

Ia mengakui, aturan tersebut banyak ditentang para dokter muda yang belum lulus uji kompetensi karena masih memandang uji kompetensi dilakukan hanya jika lulusan ingin melanjutkan praktik sebagai dokter dan syarat sumpah dokter.

“Nah sekarang kalau dia tidak lulus (uji kompetensi), nanti diberi gelar apa? Ini harus dibedakan gelar yang lulus dengan yang tidak lulus. Kalau itu sama, tidak ada bedanya nanti di lapangan. Bermasalah juga nanti,” ujar Nasir.

Konsil Kendokteran Indonesia mencatat, pada 2018 tak kurang dari 4.000 sarjana kedokteran menunggu untuk mengikuti UKMPPD. Sebagian besar di antara mereka adalah lulusan kedokteran dari kampus terakreditasi C dan bahkan gagal menembus UKMPPD lebih dari sekali.***
 

Bagikan: