Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

Semua Perguruan Tinggi Didorong Terapkan Metode Perkuliahan Jarak Jauh

Dhita Seftiawan
Perkuliahan.*/DOK. PR
Perkuliahan.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mendorong semua perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mampu menggelar model perkuliahan jarak jauh (PJJ). Pasalnya, selain akan mampu mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi, PJJ juga menjadi model perkuliahan yang efektif di era revolusi industri 4.0.

Nasir menuturkan, APK pendidikan tinggi Indonesia saat ini sebesar 34,58%. Kendati meningkat sekitar 2% dari tahun lalu, capaian tersebut dianggap belum memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat yang tinggal di kota atau kabupaten yang jauh dari perguruan tinggi. PJJ bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang belum ada kampus.

“Di sana pasti lebih susah untuk kuliah. Bagaimana mereka bisa kuliah, padahal mereka sudah kerja atau putus kuliah. Ini adalah pasar yang bisa kita bidik. Tidak usah mereka datang ke kota besar. Cukup dia pakai pendidikan jarak jauh,” ujar Nasir di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.

Kembangkan PJJ secara bertahap

Nasir menyatakan, perguruan tinggi dapat mengembangkan PJJ secara bertahap. Ia mengakui, keterbatasan sarana dan prasana membuat sistem PJJ masih sulit untuk dikembangkan di semua perguruan tinggi.

“Kalau mungkin tidak bisa 100 persen online. Mungkin bisa 50 persen online, 50 persen face to face, atau yang kita sebut blended learning. Nanti kalau blended learning sudah cukup, bagaimana ini meningkat (semua) online,” katanya.

Menristekdikti Mohamad Nasir/DOK PR

Ia menuturkan, upaya pemerintah untuk meningkatkan APK masih jauh dari harapan meskipun angkanya terus meningkat sejak 2015 yang sekitar 29,42%. Menurut dia, PJJ diharapkan dapat mendongkrak APK pendidikan tinggi hingga minimal 36% pada akhir tahun 2019.

Ia menegaskan, PJJ tetap harus mengutamakan kualitas dan mutu pendidikan yang meliputi aspek sistem, proses pembelajaran, pendidik dan dosen, serta infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan. Perguruan tinggi harus bereorientasi kurikulum dengan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja. “Kurikulum pendidikan Indonesia masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada era digital ini,” ujarnya.

Akreditasi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II, Slamet Widodo, menyatakan, selain membangun PJJ, LLDikti Wilayah II yang membawahi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung kini berfokus pada pemerataan akreditasi program studi menjadi minimal B. Menurut dia, akreditasi menjadi penting untuk meningatkan kepercayaan dari masyarakat.

“Akreditasi yang kedaluarsa ini mudah-mudahan tidak ada. Yang C, saya targetkan di 2019 di Wilayah II tidak ada akreditasi C lagi. Di samping itu kita juga menjalankan tugas, visi, misi dari Kemenristekdikti lainnya,” ungkap Slamet.***

Bagikan: