Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Sebagian cerah, 26.9 ° C

Agar Tak Tertinggal, Banyak SD di Cimahi Harus Tingkatkan SNP

Ririn Nur Febriani
ILUSTRASI siswa Sekolah Dasar di Kota Cimahi.*/RIRIN NF/PR
ILUSTRASI siswa Sekolah Dasar di Kota Cimahi.*/RIRIN NF/PR

CIMAHI, (PR).- Nilai rapor mutu dan delapan Standar Pendidikan tingkat SD di Kota Cimahi masih jauh berada di peringkat tengah. Hal itu perlu ditingkatkan karena bisa memengaruhi pencairan dana BOS hingga pembatasan kewenangan sekolah.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi Hendra Gunawan, Minggu, 17 Maret 2019. "Kriteria sekolah yang standar pendidikan belum optimal di tingkat SD," ujarnya.

Data Disdik Kota Cimahi menyebutkan, saat ini ada sebanyak 125 sekolah tingkat SD yang terdiri dari 102 sekolah negeri dan 23 swasta. Namun dari jumlah tersebut masih banyak sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

”Ada delapan kriteria yang harus dipenuhi untuk memenuhi SNP yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan dan standar tenaga pendidik. Dan ini harus kerja keras untuk mengejar ketertinggalan di tingkat SD,” ucapnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan tingkat SMP yang menempati peringkat pertama se-Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan nilai rapor mutu pendidikan 5,49. Hendra mengatakan, pentingnya sekolah untuk memenuhi delapan SNP karena saat ini arahan sekolah terakreditasi atau tidak mengacu pada delapan SNP tersebut dan nilai rapor mutu sekolah. ”kami segera menganalisa semua sekolah yang ada. Apakah sudah memenuhi delapan kriteria SNP atau belum,” katanya.

Hendra menjelaskan, saat ini menurut Badan Akreditasi Nasional sekolah hanya menyandang predikat terakreditasi atau tidak. Kondisi saat ini berbeda dengan status penilaian akreditasi berdasar tingkatan A,B dan C yang berlaku sebelumnya. "Setelah ditentukan terakreditasi atau tidak, untuk sekolah yang tidak terakreditasi selain tidak akan lagi mendapat dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) kepala sekolah pun tidak dapat menandatangani ijazah. Itu sudah jadi konsekuensi, kasihan sekolah yang tidak masuk SNP dan nanti yang menjadi korban tentu masyarakat atau siswa,” jelasnya.

Untuk itulah, Disdik Kota Cimahi segera mendata sekolah yang harus didorong agar bisa memenuhi delapan SNP. Ke depan setiap sekolah harus mempunyai kapling ruangan, kapling untuk olahraga dan yang lainnya yang disyaratkan di delapan SNP. ”Di Cimahi masih banyak yang lahannya berebutan. Satu lahan dipakai beberapa sekolah, seperti di Pasirkaliki, Citeureup, Komplek Cempaka di sana kan ada lima sampai enam sekolah tapi satu lahan olahraga. Dan itu akan mengurangi nilai SNP,” ujarnya.

Maka dari itu, Disdik Kota Cimahi mencoba merevitalisasi sekolah dengan terlebih dahulu melihat data anak usia sekolah. ”Sekarang SD kalau sesuai standar hanya empat rombel dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, kondisi seperti di Cipageran ada tujuh rombel jadi harus dibagi dua. Kalau SMP 11 rombel standar siswa 28. Banyak yang harus dibenahi agar semua sekolah terakreditasi, tentu tidak akan kita lepas begitu saja dan kita upayakan bersama-sama untuk memberikan akses layanan pendidikan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan Kota Cimahi," pungkasnya.***

Bagikan: