Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Hujan petir singkat, 22.6 ° C

AKSI Mampu Deteksi Kualitas Nalar Dibandingkan UN

Dhita Seftiawan
SEORANG guru sedang mengawasi para siswa kelas VI SD Assalaam yang sedang mengerjakan soal pelajaran dalam simulasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Jumat, 8 Februari 2019.*/ Sarnapi/PR
SEORANG guru sedang mengawasi para siswa kelas VI SD Assalaam yang sedang mengerjakan soal pelajaran dalam simulasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Jumat, 8 Februari 2019.*/ Sarnapi/PR

JAKARTA, (PR).- Wacana penerapan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) untuk mengganti Ujian Nasional (UN) masih dalam perdebatan. Namun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, mengatakan, AKSI justru lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Ia mengatakan, AKSI mampu mendeteksi kualitas nalar siswa lebih dalam dibandingkan dengan pendekatan UN. AKSI mengukur kemampuan siswa dalam beralasan (reasoning) secara logis dalam memahami wacana yang kompleks. 

Menurut dia, AKSI disusun berdasarkan kerangka kerja berstandar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA). Kendati demikian, pemerintah belum memastikan apakah UN akan diganti dengan AKSI. 

"AKSI sangat cocok untuk sensus dengan skala besar seperti Indonesia," ujar Totok di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

Ia menuturkan, sejak tahun lalu, Kemendikbud sebenarnya sudah menerapkan AKSI di sejumlah sekolah percontohan. Sekolah tersebut menuntut guru untuk memberikan penilaian formatif. Dengan demikian, AKSI dapat menjadi inspirasi bagi para guru untuk mengembangkan beragam soal yang diberikan Kemendikbud untuk ujian di kelas atau ujian semester.

"Bentuk soal tidak hanya pilihan ganda, tetapi juga esai yang sederhana maupun kompleks. Sehingga siswa bebas menjawab sesuai pemahamannya. Tidak membelenggu siswa dengan satu jawaban benar," ujarnya.

Ujian/DOK. PR

Perbedaan signifikan

Ia menjelaskan, perbedaan spesifik antara AKSI dan UN sangat siginifikan. AKSI didesain untuk mendiagnosa kemampuan siswa secara mendetail. Misalnya, kemampuan matematika terdiri dari number, aljabar, geometri dan statistik. 

"Number terbagi di level knowing, formulating, reasoning. Konteks masalah matematika ada yang bersifat kehidupan sosial, karier, individual. Format soalnya mulai dari pilihan ganda sederhana, komplek, isian singkat, uraian dan customized," kata Totok.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, menyatakan, AKSI diwacanakan untuk mengganti UN. Menurut dia, penggantian tersebut tak akan menjadi masalah karena fungsi UN sudah tak lagi sebagai alat penentu kelulusan siswa.

UN tidak bedampak signifikan

Pendidikan.*/DOK. PR

Hamid menyatakan, dengan menyerap anggaran yang sangat besar setiap tahun, manfaat dari penyelenggaraan UN tidak lagi berdampak signifikan bagi siswa ataupun sekolah. Pada UN 2018, kisaran biayanya mencapai ratusan miliar rupiah. 

“Pelaksanaan UN menghabiskan dana sangat besar dan disayangkan apabila tidak diimbangi dengan manfaatnya. Hadirnya AKSI sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ujar Hamid. 

Wacana menghapus UN memang bukan hal baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat melontarkan penghapusan UN pada 2017. Organisasi persatuan guru, politisi di DPR RI, dan hampir semua pengamat pendidikan setuju UN dihapus.

Kendati demikian, gagasan tersebut tak terlaksana karena tak mendapat restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. UN akhirnya tetap diberlakukan hanya untuk mengukur indeks integritas sekolah. Namun, perguruan tinggi sudah tak lagi menggunakan nilai hasil UN sebagai rujukan penerimaan SNMPTN.***

Bagikan: