Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Berawan, 21.4 ° C

Hanya Luluskan Satu Angkatan, AKN Milik Pemkot Cimahi Vakum Entah Sampai Kapan

Ririn Nur Febriani
ILUSTRASI Perkuliahan.*/DOK. PR
ILUSTRASI Perkuliahan.*/DOK. PR

CIMAHI, (PR).- Akademi Komunitas Negeri (AKN) milik Pemkot Cimahi vakum selama dua tahun. Bahkan, eksistensinya kian tak jelas karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. 

AKN mulai aktif melakukan kegiatan belajar mengajar pada 17 November 2014. Karena belum memiliki sarana prasarana untuk belajar dan praktik mahasiswa AKN, Pemerintah Kota Cimahi menggunakan Gedung Baros Information Technology Creative (BITC) di Jalan HMS Mintaredja. Sebetulnya, pengajuan AKN sudah sejak 2012, tapi baru dinyatakan layak untuk menerima program pada 2014 bersama 17 kota/kabupaten lain dari pemerintah pusat.

Sejak meluluskan angkatan pertama tahun 2017, pendidikan setara Diploma (D2) itu tak beraktivitas lagi. "Vakum, belum jelas. Sementara ini kami pending," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Tata Wikanta, Minggu 10 Maret 2019.

Angkatan pertama yaitu 82 mahasiswa yang terbagi ke dalam tiga jurusan yakni Animasi, Teknik Otomasi Industri dan Teknik Informasi. Ada sekitar 73-80 Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus diikuti para mahasiswa selama perkuliahan. Untuk mengawal proses pembelajaran, Pemkot Cimahi menggandeng ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Selama belajar di AKN, semua mahasiswa mendapat beasiswa penuh sampai wisuda. Tahun 2017, sebetulnya AKN sudah menerima sekitar 60 calon mahasiswa angkatan kedua tapi tak ada kelanjutannya. 

Masalah yang membuat AKN terhenti, karena adanya transisi pembina dari ITB ke Politeknik Bandung (Polban). Alasan pemindahan pembinaan karena ITB tidak dapat mengeluarkan ijazah diploma sehingga Kementerian menunjuk Polban. Lulusan pertama tidak mendapat ijazah, tapi diganti dengan sertifikat resmi setara ijazah dari ITB.

Tata Wikanta mengakui, sejak tahun 2017, belum ada koordinasi lagi dengan pemerintah pusat terkait kelanjutan AKN. Pihaknya memilih menunggu kabar kelanjutan datang. "Kami menunggu kebijakan selanjutnya. Karena secara program juga kelanjutanya enggak jelas," katanya.

Pihaknya menyerahkan kebijakan AKN kepada pemerintah pusat. Sebab, daerah penerima program AKB dijanjikan akan menerima bantuan dan pembinaan seperti bangunan untuk tempat belajar. 

"Kami kan menyiapkan tempat, nanti bangunan dibantu. Ternyata setelah berjalan, bantuan untuk bangunan tidak ada sehingga akhirnya digunakan BITC. Semula diprogramkan dibantu pusat ternyata jadi hilang," jelasnya.

Hambatan lainnya yaitu soal kewenangan. Sebab, untuk SMA/SMK sederajat saja kewenangannya ada di Pemprov Jawa Barat. "Jangankan perguruan tinggi, SMA saja sudah tidak di daerah. Kami sulit mempertanggungawabkan anggaran dan sebagainya," tegasnya.

Asisten 3 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan menambahkan, persoalan vakumnya AKN di Kota Cimahi adalah tak terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran. Pemkot Cimahi sempat menganggarkan untuk pengadaan lahan dan pembangunan fasilitas AKN sekitar Rp 36 miliar namun tak terealisasi karena terganjal pengadaan lahan.

"Kendalanya pengadaan lahan. Tak ada kesesuaian konsultan dengan harga yang disodorkan pemilik lahan," ungkap Dikdik.

Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat soal kelanjutan AKN. "Untuk sementara ini karena memang sudah tidak ada mahasiswa, bisa dikatakan vakum dulu sampai menunggu kejelasan dari pemerintah pusat," tandasnya.

Kota Cimahi mendapat program AKN karena banyak industri dan komunitas kreatif. Penentuan jurusannya juga disesuaikan dengan potensi yang dimiliki kota/kabupaten masing-masing dengan  harapan lulusannya bisa langsung terserap di dunia kerja.***

Bagikan: