Pikiran Rakyat
USD Jual 14.603,00 Beli 14.303,00 | Sebagian cerah, 28.8 ° C

Mendikbud Beberkan Tahapan Penyelesaian Masalah Guru Honorer

Dhita Seftiawan
GURU Honorer.*/DOK. PR
GURU Honorer.*/DOK. PR

PALEMBANG, (PR).- Penyelesaian masalah guru honorer akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini, diprioritaskan bagi honorer kategori (K2) yang berusia di atas 35 tahun akan direkrut melalui jalur pegawai perintah dengan penjanjian kerja (PPPK). Untuk honorer di luar K2 tapi sudah mengabdi di atas 15 tahun akan menjadi prioritas seleksi PPPK pada tahun berikutnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, honorer K2 yang terdaftar mengikuti seleksi PPPK sebanyak 90.000 dari total 129.000 guru. Total guru honorer yang akan direkrut menjadi PNS dan PPPK hingga 2023 sebanyak 730.000 guru.

"Tahun lalu sudah merekrut 117.000 guru honorer dan umum. Mudah-mudahan yang ikut seleksi PPPK tahun ini bisa direkrut semua karena lulus tes sesuai dengan UU ASN," ujar Muhadjir di hadapan para guru yang mengikuti acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan, di SMK Negeri 3 Palembang, Senin 4 Maret 2019.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano menambahkan, honorer K2 yang tak terdaftar ikut seleksi PPPK terkendala sejumlah masalah administrasi. Antara lain, belum mengantongi ijazah sarjana atau minimal diploma 4. Ia berharap, pada seleksi PPPK berikutnya, mereka yang tak lulus daftar bisa memenuhi syarat administrasinya terlebih dahulu.

"Dari 90.000 yang ikut seleksi tahun ini, kami tak tidak tahu berapa banyak yang akan diterima. Tapi kami sudah meminta kepada Kementerian PANRB untuk memprioritaskan guru honorer K2 ini. Bisa saja yang keterima nanti lebih dari setengahnya," kata Supriano.

Ia menjelaskan, formasi kursi PPPK sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian PANRB. PPPK tidak hanya untuk guru honorer, tetapi juga honorer umum di luar guru dan tenaga kependidikan. Honorer yang direkrut menjadi PPPK akan mendapatkan fasilitas dan gaji yang sama dengan PNS. "Gajinya sama dengan PNS yang baru direkrut. Berarti setara golongan 3A, sama persis berikut tunjangannya. Yang membedakan PPPK tak akan mendapatkan pensiun," katanya.

Kemajuan

Pengamat Pendidikan, Itje Chodidjah menuturkan skema PPPK dalam menyelesaikan masalah honorer K2 merupakan kemajuan. Dengan catatan, tes yang diterapkan dalam PPPK tetap mengutamakan kualitas. Terutama tes PPPK bagi formasi guru yang sekarang masih berstatus honorer.

Ia menyatakan, skema PPPK bagi guru honorer menjadi kebijakan paling logis dan tidak menggadaikan kualitas pendidikan nasional. Pasalnya, tidak semua kualitas dari guru honorer K2 memenuhi standar. Kendati demikian, mereka tetap harus diberi kesempatan untuk menjadi PPPK agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

“Untuk peraturan memasukan orang menjadi CPNS kan ada UU ASN yang sudah baku. Di mana orang berusia di atas 35 tahun tidak bisa diterima jadi PNS. Nah, tetapi guru-guru honorer yang memang sudah mengabdi puluhan tahun dan kualitasnya baik juga harus dihargai. Harus dimasukkan dalam skema apapun, termasuk PPPK,” kata Itje.

Ia menilai, PPPK bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Ia mengatakan, para guru honorer harus tetap mendapat perhatian utama pemerintah. Pasalnya, guru honorer sangat berjasa dalam upaya memenuhi kekurangan jumlah guru di daerah terpencil. "Jadi PPPK itu saya kira merupakan kemajuan, pemerintah memberikan penghargaan kepada para guru honorer K2,” ujar Itje.***

Bagikan: