Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Hujan petir singkat, 22.6 ° C

Soal Pemilihan Rektor, Pakar Hukum Unpad Nilai Menristekdikti Paksakan Kehendak

Catur Ratna Wulandari
PEMILIHAN rektor Unpad.*/DOK. PR
PEMILIHAN rektor Unpad.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Sikap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir yang meminta Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad (Universitas Padjadjaran) mengganti Obsatar Sinaga sebagai calon rektor dinilai terlalu memaksakan kehendak.

Mohamad Nasir mengabaikam rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, tak ada keharusan untuk mengganti calon rektor.

Pakar hukum Unpad Indra Perwira menilai, Mohamad Nasir telah berlaku sewenang-wenang. "Surat KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) pun tidak digubris. Semula, saya sudah menahan diri dan melepaskan keterlibatan dengan Pilrek, tapi kalau begini sih kebangetan," kata Indra Perwira, Minggu 24 Februari 2019.

Pernyataan itu ia lontarkan setelah Mohamad Nasir berkeras memberhentikan sementara Obsatar Sinaga sebagai PNS. Alasan pemberhentian adalah karena Obsatar Sinaga menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia.

Menurut KASN melalui surat bernomor R/356/KASN/1/2019, pemberhentian sementara itu sudah terlambat. Keputusan Menristekdikti nomor 744/M/KPT.KP/2018 baru diterbitkan pada 28 November 2018. Sementara Obsatar Sinaga sudah mengundurkan diri dari anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia pada 29 Oktober 2018.

Meski begitu, Mohamad Nasir menilai Obsatar Sinaga harus tetap diberhentikan sementara sebagai PNS karena telah dilantik menjadi anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia sejak 26 April 2016.

Saat menjadi anggota Komisioner KPAI, Obsatar Sinaga sudah mendapatkan izin dari Dekan FISIP Unpad.

Atas alasan itu, Mohamad Nasir meminta MWA menetapkan calon rektor lainnya sebagai pengganti Obsatar Sinaga.

Tak harus 2 calon

Menurut Indra Perwira, langkah itu tidak tepat. Sebab dalam Statuta Unpad, tak ada keharusan calon rektor harus 3 orang. Bahkan bisa hanya dengan satu calon. Selain itu, Statuta Unpad juga tak mengatur mekanisme pergantian calon rektor.

"Ya tidak (harus 3 calon). Bisa terus jalan dengan 2 orang," ujarnya.

Calon tunggal pun, menurut Indra Perwira, tak masalah. Hal seperti itu terjadi juga di universitas lain. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta misalnya, hanya mempunyai satu calon rektor.

Pada Rapat Pleno terakhir, Jumat 22 Februari 2019, MWA Unpad telah bersepakat menggelar Pilrek Unpad pada pertengahan Maret atau selambatnya akhir Maret.

Menurut Ketua MWA Rudiantara, keputusan tentang jadwal pemilihan itu karena MWA masih harus menunggu proses administrasi Obsatar Sinaga.

Proses administrasi akan mempengaruhi keikutsertaannya sebagai calon rektor. Jika Obsatar Sinaga diberhentikan, hal itu bisa mempengaruhi keikutsertaannya di Pilrek Unpad.***

Bagikan: