Pikiran Rakyat
USD Jual 14.603,00 Beli 14.303,00 | Hujan singkat, 28.8 ° C

Mendikbud Muhadjir Effendy Angkat Bicara Soal Pungli SMPN 2 Kota Bandung

Catur Ratna Wulandari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy/ANTARA FOTO
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy/ANTARA FOTO

BANDUNG, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, pungutan di sekolah harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

Muhadjir mengatakan, tidak semua penggalangan dana di sekolah tergolong pungutan liar. "Asal tidak melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016," katanya ditemui di SMKN 9 Bandung, Kamis, 21 Februari 2019.

Permendikbud itu mengatur, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, membiayai program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, mengembangkan sarana prasarana, membiayai kegiatan operasional Komite Sekolah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permendikbud mewajibkan Komiter Sekolah membuat proposal yang diketahui Kepala Sekolah sebelum penggalangan dana dilakukan. Hasil penggalangan dana harus dibukukan pads rekening nersama antara Komite Sekolah dan sekolah.

Muhadjir mengatakan, jika ada dugaan pungli, padahal sekolah maupun komite yakin telah mematuhi Permendikbud itu, maka Kemendikbud akan memberi pembelaan. "Kalau bersalah, silakan diproses (hukum)," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dilakukan oleh Kepala SMPN 2 Kota Bandung. Kepala SMPN 2 Bandung diperiksa oleh tim satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) pungli Jawa Barat atas dugaan pungli untuk biaya pembangunan taman di SMPN 2.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung, yang juga Penasihat Komite Sekolah SMPN 2 Kota Bandung dan juga Anggota Tenaga Ahli Satgas Saber Pungli Jawa Barat, H M Irianto menjelaskan terdapat dua temuan.

Pertama adalah pembangunan taman di SMPN 2 Kota Bandung ini tidak masuk pada rencana kerja anggaran sekolah (RAKS) SMPN 2 Kota Bandung. Sedangkan temuan kedua adalah, tidak semua uang sumbangan masuk ke rekening komite sekolah.***

Bagikan: