Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Umumnya berawan, 22 ° C

Pungli SMPN 2 Kota Bandung Coreng Dunia Pendidikan

Siska Nirmala
Ilustrasi.*/DOK PR
Ilustrasi.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Dunia pendidikan kota Bandung tercoreng dengan kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Kepala SMPN 2 Kota Bandung. Kepala SMPN 2 Bandung diperiksa oleh tim satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) pungli Jawa Barat atas dugaan pungli untuk biaya pembangunan taman di SMPN 2.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung, yang juga Penasihat Komite Sekolah SMPN 2 Kota Bandung dan juga Anggota Tenaga Ahli Satgas Saber Pungli Jawa Barat, H M Irianto mengaku prihatin atas kejadian ini. Pasalnya, yang diperiksa merupakan sahabatnya sendiri.

Irianto menuturkan, sesuai dengan program pemerintah wajib sekolah sembilan tahun, maka pendidikan dari tingkat SD hingga SMP harus bebas dari pungutan. Dan semua kebutuhan sekolah dibiayai oleh pemerintah.

Meski demikian, Irianto menjelaskan, biaya pendidikan di Kota Bandung terbilang cukup tinggi. Sehingga, berdasarkan Permendikbud 35 tahun 2017 yang memperbolehkan sekolah menghimpun dana.

"Di dalam (Permendikbud 35/2017) isinya salah satunya adalah komite sekolah berwenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, jadi bukan pungutan," jelas Irianto saat on air di PRFM, Selasa, 19 Februari 2019.

Irianto menyebutkan, salah satu bentuk sumbangan yang sudah diterima SMPN 2 Kota Bandung dari orang tua adalah sumbangan bantuan komputer dan laptop yang digunakan SMPN 2 Kota Bandung untuk menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Terkait kasus dugaan pungli di SMPN 2 Kota Bandung, Irianto mengaku diminta keterangan oleh Satgas Saber Pungli perihal penyerahan berkas dari Satgas Saber Pungli Jabar kepada Satgas Saber Pungli Kota Bandung. Pada saat itu, dirinya mendampingi jajaran Disdik Kota Bandung dan Inspektorat Kota Bandung.

Pada saat itu, Irianto mendapatkan dua temuan. Pertama adalah pembangunan taman di SMPN 2 Kota Bandung ini tidak masuk pada rencana kerja anggaran sekolah (RAKS) SMPN 2 Kota Bandung. Sedangkan temuan kedua adalah, tidak semua uang sumbangan masuk ke rekening komite sekolah.

"Jadi indikasi-indikasi seperti itulah yang menurut analisa tim saber pungli ini ada terindikasi yang melawan hukum. Dan sekarang kasusnya sudah diserahkan ke saber pungli kota Bandung untuk ditindaklanjuti," urainya.

Selanjutnya, kasus dugaan pungli di SMPN 2 Kota Bandung ini akan ditelusuri kembali oleh pihak Satgas Saber Pungli Kota Bandung dan juga inspektorat kota Bandung.

Dalam penanganan kasus pungli, jelas Irianto, ada dua penyelesaian yang dilakukan Satgas Saber Pungli. Pertama adalah membawa kasus ini kepada ranah hukum pidana maupun perdata. Dan kedua adalah melakukan pembinaan.

"Dan ini (Kasus dugaan pungli SMPN 2 Kota Bandung) kalau saya dengar diserahkan kepada inspektorat kota Bandung untuk dilakukan audit di SMPN 2 dan inspektoratlah yang menentukan (penanganannya) dan tim saber pungli," ungkapnya.

Adanya kasus di SMPN 2 Kota Bandung ini, Irianto menekankan harus menjadi titik balik perbaikan tata kelola sekolah di Kota Bandung. Sehingga, semua warga kota Bandung yang bersekolah terbebas dari pungutan agar program wajib belajar 9 tahun yang ditetapkan pemerintah bisa terwujud.

"Jadi ini pintu untuk memperbaiki semua sekolah menyadari bahwa sekolah pendidikan dasar itu bebas pungutan," tuturnya.(Rifki Abdul Fahmi/PRFM)***

Bagikan: