Pikiran Rakyat
USD Jual 14.628,00 Beli 14.328,00 | Cerah berawan, 28 ° C

Menristekdikti Belum Cabut Surat Pemberhetian Sementara Calon Rektor Unpad

Catur Ratna Wulandari
MENRISTEKDIKTI M Nasir menyampaikan pemaparannya saat acara Rapat Koordinasi Nasional II PTNU di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (16/2/2019). Dalam kegiatan tersebut dirinya membahas mengenai strategi pendidikan tinggi dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi revolusi industri 4.0.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
MENRISTEKDIKTI M Nasir menyampaikan pemaparannya saat acara Rapat Koordinasi Nasional II PTNU di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (16/2/2019). Dalam kegiatan tersebut dirinya membahas mengenai strategi pendidikan tinggi dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi revolusi industri 4.0.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir belum mencabut surat keputusan pemberhentian sementara calon Rektor Universitas Padjadjaran Obsatar Sinaga sebagai PNS. Saat ini, kementerian masih mengkaji surat rekomendasi yang dikeluarkan KASN itu.

Nasir mengatakan, belum membalas surat rekomendasi dari KASN. "Belum, masih diteliti," kata Nasir setelah berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Hotel Savoy Homann, Bandung, Sabtu 16 Februari 2019.

Ia mengatakan, surat KASN itu masih dipelajari oleh timnya. "Biar dipelajari, nanti masukannya seperti apa. Masukannya, kajian hukumnya, dan bagaima beberapa masukan kemarin. Ini kami pelajari," tuturnya.

Setelah semua kajian itu, ia akan mengundang Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut.

Menurut Nasir, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak melihat proses pendaftaran pemilihan ini dari awal. "Problemnya, dia (hanya melihat itu, tidak melihat daftarnya kapan. Harus kami cek itu semua," tuturnya.

KASN merekomendasikan kepada Menristekdikti untuk meninjau kembali surat keputusan pemberhentian itu. Sebab menurut KASN, pemberhentian sementara Obsatar jauh terlambat dari yang seharusnya.

Obsatar telah mendapat izin dari Dekan/Koordinator Pascasarjana FISIP Unpad selaku atasannya menjadi anggota KPI Pusat pada 26 April 2016. Obsatar juga telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota KPI Pusat pada 29 Oktober 2018.

Sementara surat pemberhentian sementara dari menteri baru terbit pada 28 November 2018. Selain itu, KASN berpendapat surat pemberhentian sementara itu tidak tepat karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri.  

Penjaringan bakal calon rektor berlangsung pada 6-27 Agustus 2018. Penjaringan itu menghasilkan delapan bakal calon rektor dinyatakan lolos seleksi administratif. 

Delapan orang bakal calon itu adalah Achmad Syawqie (Fakuktas Kedokteran Gigi), Ahmad Mujahid Ramli (Fakultas Hukum), Aldrin Herwany (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Atip Latipulhayat (Fakultas Hukum), Nandang Alamsah Deliarnoor (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Obsatar Sinaga (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Sri Mulyani (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dan Tri Hanggono Achmad (Fakultas Kedokteran). 

Pada 17 September 2018, rapat pleno MWA Unpad memilih dan menetapkan tiga calon Rektor Unpad, yaitu Aldrin Herwany, Atip Latipulhayat, dan Obsatar Sinaga. Polemik mulai terjadi setelah penetapan tiga calon ini.

Sempat mandeg, proses ini kemudian diwarnai dengan terbitnya surat pemberhentian sementara Obsatar. Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Prijana membuat pengaduan resmi ke KASN terkait keputusan Menristekdikti memberhentikan sementara Obsatar.

Atas pengaduan itu, KASN melakukan analisisi dokumen dan klarifikasi kepada para pihak. Diberitakan sebelumnya, Prijana meminta agar rekomendasi KASN dilaksanakan oleh menteri dan Rektor Unpad.

"13 Februari 2019 jadi hari terakhir menteri melaksanakan rekomendasi KASN. Kalau tidak dilaksanakan, menurut Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 2014, KASN merekomendasikan kepada presiden untuk memberi sanksi atas pelenggaran hukum," tuturnya.***

Bagikan: