Pikiran Rakyat
USD Jual 14.210,00 Beli 13.910,00 | Cerah berawan, 27.1 ° C

IKA UPI Usulkan Kadisdik Berlatar Belakang LPTK

Catur Ratna Wulandari
UNIVERSITAS Pendidikan Indonesia.*/DOK. PR
UNIVERSITAS Pendidikan Indonesia.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indinesia (IKA UPI) mengusulkan agar Kepala Dinas Pendidikan kota maupun kabupaten berlatar belakang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan harus mempunyai pengalaman empiris terkait jabatan yang akan diduduki tersebut.

Ketua Bidang Advokasi, Hukum, dan HAM Pengurus Pusat IKA UPI, Iwan Hermawan mengatakan, saat ini banyak kebijakan bupati dan wali kota yang mengangkat Kepala Dinas Pendidikan yang bukan lulusan LPTK. Menurut dia, usulan ini mempunyai sandaran yuridis yaitu Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 

"Pasal 107 huruf c mengamanatkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) tingkat pratama (setingkat Kadisdik) dari kalangan PNS hrus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan," tuturnya Iwan di Bandung, Rabu 13 Februari 2019.

Selain itu, pejabat tersebut harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun.

Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan yang tidak memiliki pengalaman empiris dalam jabatan dan berkualifikasi bukan dari sarjana LPTK, juga tidak memiliki standar kompetensi kependidikan, menurut Iwan, menyalahi aturan PP 11 tahun 2017 . "Mencederai cita-cita alumni LPTK yang sangat mengharapkan Kadisdik berasal dari pendidik," ucapnya.

Ia menambahkan, usulan ini sejalan dengan salah satu Rekomendasi Kongres IKA UPI V pada 2016 di Bandung. Rekomendasi itu menuntut komitmen kepala daerah di seluruh Indonesia agar menunjuk Kadisdik yang berlatar belakang LPTK. 

Kota Bandung saat ini belum mempunyai pejabat Kepala Dinas Pendidikan definitif setelah pejabat sebelumnya habis masa jabatannya. Wali Kota Bandung Oded M Danial menunjuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung Hikmat Ginanjar menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung Irianto berpendapat, tidak ada aturan yang dilanggar jika Kadisdik yang merupakan pejabat eselon II tak berlatar belakang LPTK. "Kalaupun syaratnya harus profesional bisa saja menunjuk orang yang punya keahlian di bidang pendidikan," katanya.

Meski begitu, ia menyambut baik jika pejabat yang ditunjuk punya latar belakang LPTK sehingga memahami persoalan pendidikan. "Seperti Kang Emil (Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung sebelumnya) meminta ke UPI, itu bagus. Atau menunjuk pejabat di lingkungan Pemkot Bandung yang punya latar belakang LPTK, bagus juga," tuturnya.***

Bagikan: