Pikiran Rakyat
USD Jual 14.210,00 Beli 13.910,00 | Sebagian cerah, 27.6 ° C

Bantuan Operasional PAUD Naik 10% Menjadi Rp 4,7 triliun

Dhita Seftiawan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy/ANTARA FOTO
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy/ANTARA FOTO

DEPOK, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ini menyiapkan dana sebesar Rp 4,47 triliun untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). Jumlah tersebut meningkat 10% dibandingkan dengan BOP tahun lalu yang sebesar Rp 4,07 triliun. 

Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Harris Iskandar menuturkan, dana BOP untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan layanan PAUD sesuai standar pelayanan minimal. Tak hanya PAUD, Kemendikbud juga memberikan BOP kesetaraan sebanyak Rp 1,54 triliun. Dana ini akan disalurkan kepada 925 ribu sasaran peserta didik. 

“Pemerintah daerah wajib sekarang menyelengarakan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan untuk anak usia sekolah. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mulai berlaku efektif pada 2019 ini," ujar Harris dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, di Depok, Rabu 13 Februari 2019.

Ia menjelaskan, SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh oleh setiap warga negara. Peraturan tersebut menegaskan layanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota.

Harris mengatakan, pemda memiliki peran yang amat penting dalam menyukseskan program Kemendikbud. Layanan PAUD mencakup taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.

“Tak hanya PAUD pemerintah kabupaten/kota juga harus memberikan layanan pendidikan kesetaraan. Jenis pendidikan ini terkenal dengan program Paket A, B, dan C. Program ini memberikan kesempatan bagi peserta didik yang tidak menempuh pendidikan formal di sekolah,” ucapnya. 

Harris menjabarkan, Kemendikbud memiliki tugas untuk membuat petunjuk teknis, melakukan penguatan mutu, akreditasi, dan pembinaan serta pengawasan. Sementara pemda bertugas untuk melakukan pendataan, penyiapan anggaran, dan sarana prasarana belajar. 

Peningkatan kualitas PAUD

Sasaran penerima BOP PAUD adalah data anak-anak yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik). Penyalurannya tidak membedakan swasta dan negeri. "Mereka terdata dalam Dapodik. Pasti dapat. Kalau masih silfa anggaran BOP-nya, kasihan mereka," ujarnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, PAUD semakin mendapat perhatian dari pemerintah pusat. PAUD tidak hanya dianggap sebagai sarana bermain bagi anak di bawah usia sekolah. Tetapi juga sebagai fondasi awal dari program penguatan pendidikan karakter.  

Ia mengatakan, hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik. Mulai dari sisi anggaran atau pun kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Menurut dia, peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD masuk dalam program prioritas tahun depan.

Ia berharap pemberian BOP PAUD dapat mendorong lembaga untuk menyelenggarakan PAUD holistik integratif. Hal ini merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensi anak. “Dengan demikian, PAUD tidak hanya memenuhi layanan pendidikan, tetapi juga gizi dan perlindungan anak,” kata Muhadjir.***

Bagikan: