Pikiran Rakyat
USD Jual 14.331,00 Beli 14.031,00 | Umumnya berawan, 23 ° C

Salah Seorang Calon Rektor Unpad Diberhentikan Sementara, Dosen Layangkan Aduan

Catur Ratna Wulandari
PEMILIHAN rektor Unpad/DOK. PR
PEMILIHAN rektor Unpad/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Pemilihan Rektor Unpad (Universitas Padjadjaran) untuk masa jabatan 2019-2024 kian rumit. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memutuskan untuk memberhentikan sementara salah seorang calon rektor, Obsatar Sinaga sebagai Pegawai Negeri Sipil. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai surat itu tidak tepat dan harus ditinjau ulang.

Keputusan Menristekdikti memberhentikan Obsatar Sinaga mendorong dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Prijana menelusuri sengkarut pemilihan rektor Unpad.

"Awalnya ada gunjang-ganjing pemilihan rektor. Sebelum tiga calon terseleksi berjalan lancar, kemudian diadakan tes. Sudah dapat nama-namanya (tiga calon rektor), sosialisasi sudah dilaksanakan. Entah tiba-tiba ini kok ribut," kata Prijana, Rabu 6 Februari 2019.

Pemilihan rektor Unpad sempat terhenti hingga dua bulan. Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad akhirnya bisa kembali meggelar rapat pleno untuk melanjutkan pemilihan. Namun, kemudian terkuak surat pemberhentian sementara Obsatar Sinaga sebagai PNS dengan alasan ia menjabat sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia.

"Saya mencoba menelusuri. Tidak mungkin ada surat keputusan yang tiba-tiba turun," katanya.

KAMPUS Unpad Bandung.*/DOK. PR

Ia mengatakan, tidak mungkin Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini menteri, bisa membuat keputusan tanpa diketahui pejabat yang berwenang, dalam hal ini Rektor Unpad.

Prijana merasa ada kejanggalan dalam penerbitan surat itu sebab ia tak menemukan riwayat permohonan pemberhentian sementara dari rektor. "Akhirnya saya meminta bantuan KASN," ujarnya.

Dari sana diketahui, keputusan pemberhentian sementara itu berasal dari surat rektor kepada menteri pada 16 November 2018 bernomor 2164/UN6.RKT/KP/2018.

Surat tersebut direspons Menristekdikti dengan menerbitkan Keputusan Menteri memberhentikan sementara Obsatar Sinaga sebagai PNS pada 28 November 2018.

"Saya sebagai civitas akademika merasa tidak nyaman karena pemilihan rektor sampai deadlock begini. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan juga demikian karena tidak ada kepastian," tuturnya.

PEMILIHAN rektor Unpad.*/DOK. PR

Akhirnya, pada 4 Januari 2019, Prijana membuat pengaduan resmi ke KASN terkait keputusan Menristekdikti memberhentikan sementara Obsatar Sinaga. Atas pengaduan itu, KASN melakukan analisisi dokumen dan klarifikasi kepada para pihak.

KASN merekomendasikan kepada Menristekdikti untuk meninjau kembali surat keputusan pemberhentian itu. Sebab menurut KASN, pemberhentian sementara Obsatar Sinaga jauh terlambat dari yang seharusnya.

Obsatar Sinaga telah mendapat izin dari Dekan/Koordinator Pascasarjana FISIP Unpad selaku atasannya menjadi anggota KPI Pusat pada 26 April 2016.

Obsatar Sinaga juga telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota KPI Pusat pada 29 Oktober 2018. Sementara surat pemberhentian sementara dari menteri baru terbit pada 28 November 2018.

Selain itu, KASN berpendapat, surat pemberhentian sementara itu tidak tepat karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri. 

Atas keputusan itu, Prijana meminta agar rekomendasi KASN dilaksanakan oleh menteri dan rektor. "13 Februari 2019 jadi hari terakhir menteri melaksanakan rekomendasi KASN. Kalau tidak dilaksanakan, menurut Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 2014, KASN merekomendasikan kepada presiden untuk memberi sanksi atas pelenggaran hukum," tuturnya.

Prijana menilai, campur tangan Menristekdikti pada pemilihan rektor Unpad terlalu kebablasan. Padahal menteri punya 35 persen suara pada pemungutan suara.

"Seolah-olah aturan yang benar hanya dari menteri. Ini arogansi menteri. Calon rektor petahana sebaiknya legowo, menteri obyektif. Serahkan kepada MWA agar diproses dengan baik," ucapnya.

Prijana melihat, ada upaya mencoret salah satu calon rektor. Dengan demikian, bisa masuk calon rektor baru dari 8 bakal calon yang ada. "Semangat kompetisinya yang sportif, jangan begini," ujarnya.

Ia menegaskan, tak ada motif politik atas pengaduannya kepada KASN. Sebab ia bukan anggota MWA yang punya hak suara dalam pemilihan rektor Unpad.

"Saya tidak punya kepentingan. Saya berkewajiban mendudukkan persaoalan, ada ketidakadilan," katanya.***

Bagikan: