Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.7 ° C

Izin Membuka Prodi Baru Hanya 15 Hari

Dhita Seftiawan
Ilustrasi.*/CANVA
Ilustrasi.*/CANVA

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempercepat proses izin pembukaan program studi di perguruan tinggi swasta (PTS). Melalui peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), izin membuka prodi yang biasanya membutuhkan waktu minimal 6 bulan, kini maksimal hanya 15 hari. 

Menristekdikti Mohamad Nasir menuturkan, proses administrasi izin membuka prodi tak lagi dilakukan di Kemenristekdikti. Dengan demikian, bisa memangkas waktu dan biaya.

Pembentukan LLDikti diklaim sebagai terobosan, baik dalam program, kebijakan, maupun optimalisasi pelayanan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM). 

"Salah satu cara yang ditempuh, yakni mengefektifkan proses pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi (prodi) sehingga dalam hitungan hari izin sudah dapat keluar," kata Nasir di Jakarta, Senin 4 Februari 2019.

Ia menuturkan, dalam rapat koordinasi nasional dengan seluruh PTS dan LLDikti wilayah I-XIV, semua pihak sepakat untuk mereformasi birokrasi pendirian prodi. Kendati sudah digagas sejak 2017, pada tahun lalu masih ada sejumlah kendala, seperti lamanya validasi untuk izin pendirian perguruan tinggi atau prodi yang menyebabkan terhambatnya penerbitan surat keputusan (SK).

Menurut dia, mulai tahun ini pihaknya membuat gebrakan proses perizinan akan selesai dalam 15 hari kerja dengan estimasi proses maksimal lima hari kerja di setiap unit Eselon I Kemenristekdikti.

"Masalah saat ini adalah izin sulit keluar, bisa membutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun. Tetapi setelah berjalan, ternyata banyak juga prodi yang belum terakreditasi, atau akreditasinya sudah kadaluarsa. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu komitmen, dan setelah dibahas bersama biro hukum dan Ditjen Kelembagaan maka ada kesepakatan selesai dalam 15 hari kerja, masing-masing lima hari di unit Eselon I," katanya.

Eselon 1 yang terlibat mengurusi izin prodi yaitu Ditjen Kelembagaan, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Proses perizinan sendiri melibatkan Kemenristekdikti dan LLDikti.

Nasir mencontohkan, pada pendirian prodi, usulan dilakukan secara online dan dilanjutkan dengan verifikasi dokumen serta evaluasi terkait kecukupan dosen. Setelah itu jika disetujui, proses evaluasi nondosen, seperti mengecek lokasi dan ketersediaan ruang kuliah dilimpahkan kepada Kemenristekdikti oleh LLDikti.

Tak hanya itu, Menteri Nasir menyebut, sebagai langkah aksi percepatan, ke depan akan dikembangkan SK elektronik dengan digital signature.

"Pengawasan menjadi penting setelah proses perizinan ini dipercepat. Maka dari itu, monitoring dan evaluasi akan diperketat. Dalam menerima usulan pun juga akan diidentifikasi terlebih dahulu, disesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini, kami fokus pada pendidikan vokasi sehingga untuk izin pendirian perguruan tinggi, yang dibuka adalah perguruan tinggi vokasi dan institut teknologi. Sedangkan prodi yang diberikan izin adalah prodi bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). Untuk prodi sosial dimoratorium dahulu,” ujarnya.

Penyederhanaan instrumen

Penyederhanaan tidak hanya pada waktu, tetapi juga pada instrumen. Nasir memaparkan, kriteria untuk perizinan pendirian program sarjana, magister, dan diploma yang sebelumnya lima kriteria, sekarang menjadi tiga kriteria. Begitu juga untuk program doktor dari sembilan kriteria menjadi tiga kriteria.

Kemenristekdikti melakukan pelonggaran kebijakan ini sesuai Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018. 

"Mencakup jumlah dosen dan prodi minimal, serta batas usia dosen. Batas usia dosen yang sebelumnya 58 tahun, kini menjadi 58 tahun untuk dosen yang belum ber-NIDN. Sedangkan yang memiliki jabatan akademik non guru besar 65 tahun, dan 70 tahun bagi yang guru besar,” ujarnya.

Dengan proses perizinan yang semakin sederhana, Nasir berharap akan muncul berbagai prodi inovatif yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, di Universitas Riau belum lama ini mendirikan D-3 pulp dan kertas.

Kendati demikian, harus diimbangi dengan kualitas pengajaran, dosen, serta akreditasi yang mumpuni. Ia menegaskan, perguruan tinggi yang mutunya tidak baik dalam berbagai aspek akan dimerger atau ditutup.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo menjelaskan, pelaksanaan percepatan perizinan terkait pengusulan pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan prodi 2019. Namun, untuk pelaksanaannya masih dibutuhkan sosialisasi, terutama bagi masing-masing LLDikti. Adapun terkait panduannya, dapat diakses di http://silemkerma.ristekdikti.go.id/.

Ia mengatakan, nantinya LLDikti juga berperan pada proses pendirian prodi di perguruan tinggi negeri (PTN). Terkait hal tersebut, untuk menyiapkan SDM yang kompeten, pihaknya dalam waktu dekat melakukan coaching evaluator dan merekrut evaluator baru.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pedoman dan pembelajaran kepada seluruh kepala LLDikti, agar mereka memahami sistem baru ini. Kami berharap, setelah ini masing-masing LLDikti segera melakukan pelatihan untuk mengusulkan izin prodi melalui sistem,” kata Patdono.***

Bagikan: