Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Umumnya cerah, 29.4 ° C

Kuota Siswa Miskin 20%, SKTM Bisa Jadi Syarat PPDB Kota Bandung

Muhammad Fikry Mauludy
Pendidikan.*/DOK. PR
Pendidikan.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Dinas Pendidikan Kota Bandung memastikan jika Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih bisa menjadi syarat administrasi pelengkap siswa tidak mampu yang membutuhkan akses dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Penyelarasan data akan dilakukan bersama dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta setiap kewilayahan.

“Isu yang berkembang kan seolah-olah ada penghapusan SKTM. SKTM itu kan sebetulnya administasi yang menyatakan ketidakmampuan masyarakat. Tetapi kan (SKTM) bukan hanya soal PPDB. Sehingga SKTM secara administrasi masih ada. Tetapi tentunya proses pendaftaran masyarakat yang tidak mampu harus terdata di Pemkot Bandung melalui musyawarah kelurahan,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari, di Bandung, Kamis 24 Januari 2019.

Mia memastikan jika Pemerintah Kota Bandung masih menyediakan kuota bagi siswa miskin di angka 20%. Dinas pendidikan masih harus intensif berkoordinasi dengan Dinsos, Disdukcapil, dan kewilayahan untuk menyelaraskan data.

Disdik Kota Bandung masih akan menyelaraskan data dari Disdukcapil terkait legalisir Akta Kelahiran serta domisili kependudukan bersama dengan kewilayahan. Sementara data dari Dinsos masih berupa warga miskin, bukan data peserta didik yang tidak mampu.

“Maka kami akan terus berkoordinasi dengan dinsos, mekanismenya seperti apa. Kami nanti akan duduk sama-sama dalam menyusun draf Perwal. Dari awal kami akan melibatkan instansi terkait sehingga dari awal kita matang, tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi kita akan duduk sama-sama dengan Disdukcapil, Dinsos, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum,” ujarnya.

Mempertimbangkan daya tampung sekolah

Disdik Kota Bandung menargetkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 akan rampung pada awal Maret mendatang. Saat ini tim penyusun masih mendalami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

“Kami pun harus terus berkonsultasi dengan kementerian karena tidak ingin merugikan masyarakat. Kami dituntut menyempurnakan kembali Perwal PPDB tahun 2018  lalu walaupun sudah murni menerapkan zonasi 90%,” tuturnya.

Berkaca dari PPDB tahun lalu, Mia memperkirakan jumlah siswa lulusan SD di Kota Bandung tahun ini sekitar 38.000 orang. Sebanyak 21.000 orang di antaranya ikut serta dalam PPDB Kota Bandung, sedangkan daya tampung SMP Negeri hanya sekitar 18.000 orang.

“Akan ada sanksi dari kementerian ketika siswa yang diterima melebihi standar (rombongan belajar). Siswa yang melebihi itu tidak akan dimasukkan ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Kasihan kalau kita memaksakan seseorang masuk ke sekolah negeri yang sudah melebihi,” ujarnya.

Pemkot Bandung juga belum mampu menyediakan sekolah khususnya SMP Negeri di seluruh wilayah. Hal itu memunculkan adanya blank spot. Tahun lalu telah diujicoba lima sekolah rintisan satu atap selain 57 SMP negeri yang sudah ada.

“Pengkajian pun dilakukan apakah memungkinkan membuka rintisan sekolah satu atap di blank spot area seperti Cinambo, Riung Bandung, Panyileukan, Moh. Toha, dan lainnya. Lima sekolah rintisan tahun lalu (SD Cihaurgeulis, SD Cicabe, SD Ciburuy, SD Kebon Gedang, dan SD Cimuncang) pun terbukti cukup efektif,” tutur Mia.

Perwal PPDB berkeadilan

Sementara itu, Tim Perumus Perwal PPDB Kota Bandung Edy Suparjoto menuturkan, perwal yang nantinya terbit didorong lebih berkeadilan. Apalagi tahun ini ada sanksi yang cukup berat bagi daerah yang pada pelaksanaannya bertolak belakang dengan pusat.

“Misalnya terkait zonasi 90%, termasuk di dalamnya minimal 20% bagi siswa RMP (rawan melanjutkan pendidikan). Ada juga bagi disabilitas karena kita inklusi. Terkait aturan tidak menggunakan SKTM, yang ada keterangan ekonomi tidak mampu, pemegang KIP, PKH atau bantuan wali kota. Semua itu diterapkan agar tidak ada yang menyalahgunakan,” tuturnya.***

Bagikan: