Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

NIK Gantikan NISN Dukung Zonasi dan Penyaluran Dana BOS

Dhita Seftiawan
SISWA memperlihatkan kartu NISN di pelataran sekolahnya di SMPN 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kamis 24 Januari 2019. Mulai tahun 2019 pemerintah mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementrian dalam Negeri.*/ADE MAMAD/PR
SISWA memperlihatkan kartu NISN di pelataran sekolahnya di SMPN 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kamis 24 Januari 2019. Mulai tahun 2019 pemerintah mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementrian dalam Negeri.*/ADE MAMAD/PR

JAKARTA, (PR).- Pengamat pendidikan menilai tepat rencana penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk siswa. Pasalnya, dengan mengantongi identitas tunggal, pemerintah bisa memetakan secara presisi jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.

Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia Indra Charismiadji menyatakan, jika mengacu pada NIK, maka proses PPDB akan sulit dimanipulasi.

Kendati demikian, Kemendikbud harus mensosialisasikan perubahan tersebut secara masif. Apalagi jika pergantian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan NIK akan langsung diterapkan tahun ini.  

“Biasanya, selama ini, sosialisasi dari Kemendikbud tidak jelas. Saya melihat kebijakan ini untuk mendukung penerapan zonasi, ya,” ujar Indra dihubungi di Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

SISWA SMP  memperlihatkan kartu NISN di pelataran sekolahnya di SMP 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kamis 24 Januari 2019. Mulai tahun 2019 pemerintah mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementrian dalam Negeri.*/ADE MAMAD/PR

Bisa digunakan untuk dobel pemanfaatan

Pengamat Pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai, selain untuk mendukung zonasi, NIK juga bisa dipergunakan untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasalnya, selama ini, NISN tidak terintegrasi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. 

“Sehingga bisa terjadi dobel pemanfaatan NISN. Kalau terintegrasi dengan NIK, beragam bantuan untuk sekolah dan siswa bisa lebih dikontrol,” ujar Doni.

Berbeda dengan Indra dan Doni, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengaku belum menemukan pentingnya pergantian NISN menjadi NIK.

Ia khawatir pengintegrasian data NISN dan NIK mengganggu sistem pengadministrasian data siswa yang terangkum dalam data pokok pendidikan (Dapodik). “Soalnya pendaftaran ke angkalan data siswa dan sekolah (PDSS) masih mengacu pada NISN di Dapodik,” ujarnya.

PDSS merupakan data yang menjadi rujukan utama bagi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dalam menjaring calon mahasiswa dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Satriwan menegaskan, NIK jangan sampai merugikan siswa yang mencoba peruntungan melalui SNMPTN. “Sebab belum ada kejelasan yang komprehensif dari Kemendikbud tentang semua ini,” katanya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, pada tahun ajaran 2019-2020, NISN akan diganti dengan NIK untuk mempermudah pemerintah dalam mengawasi implementasi program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Proses pengintegrasian NISN tersebut melibatkan Kemendagri.

Tingkat keberlanjutan pendidikan lebih terpantau

Muhadjir mengatakan, Kemendikbud dan Kemendagri sudah mulai melakukan sinkronisasi data dari data pokok pendidikan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. "Nanti itu seluruh siswa tidak lagi memakai NISN cukup dengan NIK karena kami akan mengintegrasikannya," ucap Muhadjir di Gedung A Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa 22 Januari 2019.

Ia menuturkan, dengan terintegrasi ke dalam NIK, tingkat keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah dapat terpantau lebih efektif. Dengan demikian, kebijakan strategis yang diambil pemerintah dalam upaya menekan jumlah anak putus sekolah bisa berjalan tepat sasaran. "Kemendikbud dan Kemendagri sudah menantangani nota kesepahaman terkait pengintegrasian NISN dan NIK ini," ujarnya.

Ia menyatakan, integrasi data NISN dan NIK menjadi krusial karena PPDB berbasis zonasi akan sangat tergantung pada keakuratan data tersebut. Ia berharap, pihak sekolah mulai aktif mendata anak usia sekolah di setiap zona masing-masing untuk membantu proses pengintegrasian tersebut. ***

Bagikan: