Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.7 ° C

Program Pendidikan Dokter Gratis Unpad Dihentikan

Catur Ratna Wulandari
WAKIL Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Arry Bainus (kiri) dan Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad saat jumpa pers di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Selasa, 22 Januari 2019.*/CATUR RATNA WULANDARI/PR
WAKIL Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Arry Bainus (kiri) dan Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad saat jumpa pers di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Selasa, 22 Januari 2019.*/CATUR RATNA WULANDARI/PR

BANDUNG, (PR).- Kebijakan biaya pendidikan gratis pada program studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dihentikan. Keputusan itu diambil atas pertimbangan sudah terpenuhinya kebutuhan dokter dan dokter spesialis di Jawa Barat.

Rektor Unpad Tri Achmad menjelaskan, kebijakan menggratiskan biaya pendidikan itu sebagai imbalan atas kesediaan mereka ditempatkan di daerah-daerah pelosok Jawa Barat. Setelah berjalan tiga tahun sejak 2016, menurut Tri, kebutuhan dokter dan dokter spesialis sudah terpenuhi.

"Sudah ada stok 900 dokter spesialis dan lebih dari 800-an dokter umum," kata Tri pada jumpa pers yang digelar di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Selasa, 22 Januari 2019.

Oleh karenanya, Unpad memutuskan untuk menghentikan kebijakan itu. Sehingga mulai tahun ini, mahasiswa baru prodi sarjana kedokteran dan dokter spesialis harus membayar biaya pendidikan.

"Kalau yang angkatan 2016, 2017, dan 2018 itu gratis sampai lulus. Jadi ini untuk angkatan 2019," ujarnya.

Namun demikian, program biaya pendidikan gratis ini bisa saja digulirkan kembali oleh Rektor Unpad baru nantinya. Mengingat masa jabatannya yang rampung pada April 2019, Tri tak ingin kebijakan ini dinilai membebani Rektor Unpad selanjutnya.

"Maka etisnya kami serahkan ke rektor nanti, siapapun yang terpilih nanti, apakah akan meneruskan policy ini atau tidak," ucapnya.

Tri menambahkan, keputusan ini juga sesuai dengan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menyarankan kebijakan ini dihentikan agar bisa diketahui proyeksi penerimaan negara.***

Bagikan: