Pikiran Rakyat
USD Jual 14.403,00 Beli 14.103,00 | Umumnya berawan, 21.8 ° C

Unpad Akan Miliki Rektor Baru Februari

Dhita Seftiawan
Gedung Rektorat Unpad.*/ADE MAMAD/PR
Gedung Rektorat Unpad.*/ADE MAMAD/PR

JAKARTA, (PR).- Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran atau MWA Unpad yang digelar di Ruang Amir Sjarifuddin, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin 7 Januari 2019 memutuskan bahwa penetapan dan pemilihan rektor baru Unpad periode 2019-2024 akan dilakukan pekan ketiga Februari.

Rapat pleno yang berjalan sekira 5 jam itu juga menyepakati bahwa MWA Unpad akan menyelasaikan terlebih dahulu beragam aduan dari masyarakat terutama dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman.

Kendati demikian, Ketua MWA Unpad Rudiantara menegaskan, penjaringan calon rektor tidak akan dimulai dari awal atau dari tahap 8 Besar.

Menurut dia, dalam kesepakatan rapat pleno, peserta rapat setuju evaluasi aduan akan dibahas pada tahap 3 kandidat tersisa.

"Pleno sekarang belum ke pemilihan rektor. Kami membahas dulu bagaimana membangun good governance-nya. Bagaimana mengelola aduan dari masyarakat. Tadi disepakati, setiap aduan tidak akan dibahas oleh semua anggota MWA Unpad, tapi kami membuat unit pengaduan yang dipimpin bu Lili (Siti Karlinah)," ujar Rudiantara.

KAMPUS Unpad Bandung.*/DOK. PR

Ia menjelaskan, pemilihan rektor pada Februari ada dasar hukumnya yakni Undang-Undang yang membahas tentang Administrasi Pemerintahan Negara.

"Tanggal 13 itu memang ada di Statuta Unpad, tapi tidak menjadi masalah kalau kami melaporkan. Yang penting (pemilihan rektor) tidak melebihi 13 April karena rektor yang menjabat sekarang masa baktinya habis 13 April 2019. Dalam UU itu diperbolehkan," kata Rudiantara.

Demonstrasi

Puluhan mahasiswa Unpad yang menggelar aksi di depan gerbang Kantor Kemenkominfo menuntut MWA Unpad segera menetapkan rektor baru periode 2019-2024.

Mereka menyerukan agar rektor baru lebih baik dipilih dari tiga kandidat tersisa. Pasalnya, jika harus mengulang proses seleksi dari awal pendaftaran atau bahkan dari tahap seleksi 8 Besar, waktu yang tersisa tak akan mencukupi.

"Dalam statuta Unpad, MWA harus memilih rektor baru maksimal 3 bulan sebelum masa jabatan rektor sekarang habis. Pak Tri (rektor sekarang) masa jabatannya habis 13 April 2019. Jadi, tanggal 13 Januari harus sudah ada rektor baru secara definitif. Kalau mengulang dari penjaringan atau dari 8 Besar, saya tak yakin waktunya cukup. Di lain sisi, secara aturan, kalau tak juga memilih rektor sebelum 13 Januari, berarti melanggar statuta Unpad," kata Koordinator Aksi Pengawal Pleno MWA Unpad Arif Rahman Hakim. 

Arif menyayangkan pemilihan rektor Unpad terkatung-katung. Menurut dia, seharusnya MWA Unpad cermat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan mengacu pada statuta Unpad. Menurut dia, pemilihan rektor menjadi rumit dan patut diduga disusupi beragam kepentingan karena MWA Unpad tidak kredibel.

"Ini tiba-tiba pleno dipindah dari Bandung ke Jakarta. Ada apa? Kami heran dan curiga ada tarik-menarik kepentingan kelompok tertentu. Intinya, kami tetap tegas mendorong MWA Unpad harus sudah memutuskan memilih rektor baru maksimal 13 Januari," ujarnya.

Mohamad Nasir

Pemilihan rektor Unpad menjadi panjang sehingga harus ditunda setelah Menristekdikti Mohamad Nasir mengaku menemukan pelanggaran aturan proses seleksi dari 8 menuju 3 kandidat.

Sebagai pemilik 35% suara, Mohamad Nasir meminta MWA Unpad melakukan pembenahan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap penetapan dan pemilihan.

"Intinya adalah, prosedur pemilihan rektor harus adil sesuai pedoman dan aturan yang ada. Kalau tidak adil, nanti akibatnya banyak tuntut dan menuntut. Evaluasi sedang dilakukan oleh inspektorat jenderal dan biro hukum," kata Mohamad Nasir di sela-sela Rakornas Pendidikan Antikorupsi di Ballroom Kartika Chandra, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.

Sementar itu, Ombudsman Republik Indonesia mencatat, terdapat 2 maladministrasi yakni MWA Unpad tidak merespons dan menanggapi laporan dari masyarakat tentang dugaan KDRT yang dilakukan satu dari tiga kandidat.

Temuan tersebut juga menjadi rujukan MWA Unpad untuk menunda pemilihan yang seharusnya digelar Desember 2018.***

Bagikan: